Jakarta, Maret.id — Peneliti Ekonomi GREAT Institute Trisha Devita menekankan satu pesan kunci dari pidato Presiden Prabowo Subianto, bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak boleh menjadi tujuan akhir pembangunan.
“Pidato Presiden memberi pesan yang cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka makro. Kebijakan ekonomi harus menjawab persoalan konkret rakyat,” ujar Trisha.
Ia mencatat bahwa keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan pemerintahannya, telah dijalankan 121 kebijakan transformatif. GREAT Institute melihat kebijakan ini sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai masalah struktural.
Trisha menambahkan, “Kecepatan implementasi perlu diikuti dengan penguatan tata kelola, kualitas data, dan evaluasi kebijakan.”
Dari sisi makroekonomi, Presiden menyoroti realisasi investasi sepanjang 2025 yang mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester I 2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
“Data yang disampaikan menunjukkan tren yang positif, tetapi kualitas tetap menjadi faktor penting dalam menilai dampaknya terhadap perekonomian,” tegas Trisha.
Kedaulatan pangan dan energi juga menjadi fokus dalam pidato Presiden. Pemerintah mengklaim pencapaian swasembada beberapa komoditas pangan serta penerapan B50 yang mengurangi ketergantungan pada impor solar sejak 1 Juli 2026.
Menurut GREAT Institute, pengurangan ketergantungan impor dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, hal ini memerlukan peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok.
“Kedaulatan pangan bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memastikan tata niaga pangan berjalan sehat,” jelas Trisha.
Ia menekankan pentingnya petani mendapatkan harga layak dan mengurangi praktik rente dalam rantai distribusi. Dengan rantai pasok yang lebih efisien, swasembada diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Presiden Prabowo juga menyoroti pengelolaan kekayaan negara, koperasi desa, dan program-program pembangunan manusia seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
GREAT Institute menilai agenda tersebut penting untuk memperluas basis pertumbuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan keberlanjutan pembiayaan.
“Pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang, tetapi tata kelola yang baik sangat diperlukan,” kata Trisha.
Ia menegaskan, setiap program harus dikawal ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan penyimpangan. Tanpa transparansi, setiap ekspansi program berisiko menghasilkan belanja besar dengan dampak kecil.
GREAT Institute melihat benang merah dalam arah pembangunan yang disampaikan Presiden, yaitu menghubungkan kedaulatan ekonomi, penguatan produksi domestik, dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup,” tutup Trisha.
