Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya. Ia menekankan pentingnya percepatan pendataan korban dan kerusakan agar kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi dengan cepat.
“Pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pascagempa sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan,” ujar Puan, pada Sabtu (15/8/2026).
Puan menyatakan keprihatinan mendalam terhadap gempa berkekuatan M7,7 yang berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, NTT, yang sempat memicu peringatan dini tsunami.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pendataan di wilayah yang mudah dijangkau, namun juga mengecek kondisi masyarakat di daerah pedalaman dan kawasan dengan akses yang sulit.
Menurut Puan, data yang akurat dan cepat adalah dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan yang diperlukan, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, hingga distribusi bantuan.
“Pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pascagempa sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan,” tegasnya.
Puan juga menyampaikan duka cita bagi korban yang meninggal dunia dan berharap agar warga yang terluka segera mendapatkan perawatan yang diperlukan.
Ia menekankan agar pemerintah memastikan bantuan logistik dapat segera disalurkan secara merata, terutama kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan kepada masyarakat di wilayah akses terbatas.
Puan meminta perhatian khusus terhadap kelompok rentan yang mungkin harus mengungsi. “Apabila ada warga yang mengungsi, pastikan tempat pengungsian yang nyaman dan aman,” sambungnya.
Pengungsian harus ramah terhadap lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, serta warga penyandang disabilitas dan yang memiliki penyakit bawaan.
Selain itu, Puan juga meminta perhatian bagi wisatawan yang terjebak di kawasan yang terdampak, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Gempa tersebut dirasakan kuat di daerah tersebut dan banyak hotel serta resor yang dilaporkan mengalami kerusakan. “Para wisatawan ini jauh dari rumahnya. Pemerintah harus memastikan mereka mendapat pertolongan,” jelasnya.
Puan juga mendorong pemerintah untuk memberikan informasi akurat mengenai perkembangan gempa dan potensi gempa susulan.
Hal ini penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Pemerintah melalui lembaga yang berwenang harus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, BMKG mencatat gempa itu memicu peringatan dini tsunami yang kemudian dicabut setelah pemantauan lebih lanjut.
Puan meminta agar pemantauan tetap dilanjutkan meskipun peringatan dini tsunami telah berakhir.
Masyarakat pun diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang dan menghindari wilayah laut untuk sementara waktu.
Puan menekankan bahwa kecepatan respons pemerintah adalah hal yang krusial dalam situasi bencana. Penanganan tidak hanya mengenai penyelamatan korban, tetapi juga memastikan warga mendapatkan kebutuhan dasar, tempat pengungsian yang layak, informasi yang benar, serta bantuan yang merata.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa besar di NTT. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani dampak gempa dan merespons kebutuhan warga terdampak,” tegas Puan.
