Jakarta, Maret.id — Ketua Dewan Pembina SETARA Institute, Hendardi, menegaskan bahwa manuver hukum yang dilakukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berpotensi mengalihkan perhatian publik dari substansi kasus.
Hal tersebut disampaikan Hendardi dalam sebuah pernyataan pers yang diterima Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, terkait diskusi publik di Jakarta Pusat. Ia menilai argumentasi mengenai praperadilan dan dugaan persoalan prosedural merupakan bagian dari hak hukum tersangka.
Namun, Hendardi menekankan bahwa aspek prosedural seharusnya tidak menggeser fokus publik dari substansi dugaan tindak pidana. Ia juga mengkritik pengalihan penanganan perkara dari Kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Menurutnya, proses ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan independensi dan potensi konflik kepentingan.
“Penegakan due process of law tidak boleh dipahami secara parsial. Jika memang hendak membela prinsip hukum, maka seluruh rangkaian proses harus diuji secara objektif,” tuturnya. Hendardi menambahkan bahwa perkara ini bukan hanya menyangkut nasib hukum mantan pejabat tinggi Kejaksaan, tetapi juga kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.
Ia menyatakan bahwa publik memerlukan proses hukum yang independen, transparan, bebas konflik kepentingan, dan berorientasi pada pengungkapan kebenaran materil. “Kita semua berharap supremasi hukum ditegakkan sehingga keadilan bisa diwujudkan,” kata Hendardi.
Ia juga mengingatkan bahwa jika kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum menurun, masyarakat bisa terdorong mencari keadilan melalui cara-cara yang tidak konvensional. Hendardi mendorong agar seluruh proses hukum dalam perkara ini dikawal secara terbuka dan akuntabel.
“Hal ini agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa atau upaya menghindarkan pihak tertentu dari pertanggungjawaban hukum,” imbuhnya.
