Jakarta, Maret.id — Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menilai bahwa capaian pada komoditas beras, jagung, gula konsumsi, ayam ras, telur ayam ras, cabai, dan bawang perlu diuji kembali. Dia menyatakan adanya indikasi bahwa kemandirian pangan yang diumumkan pemerintah bersifat “kemandirian semu.”
Politisi asal Banyuwangi, Jawa Timur, ini mengingatkan agar jajaran menteri dan kepala lembaga terkait menyajikan data yang riil dan faktual. “Capaian tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026. Saya meminta agar para pembantu Presiden dalam melaporkan hasil kinerjanya bisa lebih obyektif dan komprehensif,” tegas Sonny.
Ia menunjukkan kelemahan dari klaim pemerintah yang masih mengandalkan proyeksi ketersediaan tahun 2026 daripada realisasi panen saat ini. Menurutnya, penggunaan asumsi Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai indikator keberhasilan adalah bentuk metodologi yang menyesatkan.
Sonny juga mengkritisi perbedaan definisi data antarinstitusi. Dia mengungkapkan perbedaan klasifikasi bawang merah, definisi gula konsumsi, dan disparitas angka produksi jagung yang berbeda antara lembaga pemerintah dan lembaga internasional seperti USDA. “Surplus yang ditunjukkan oleh satu lembaga sering kali terbaca sebagai defisit oleh lembaga lain,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi produksi beras nasional yang mencapai 34,71 juta ton pada tahun 2025. Namun, ia menekankan bahwa surplus nasional sering kali menutupi krisis yang terjadi di tingkat lokal. Konsentrasi produksi di Pulau Jawa membuat daerah lain tetap rentan terhadap fluktuasi harga.
Sonny mencatat situasi yang lebih miris dalam komoditas hortikultura. Meski pasokan cabai dan bawang merah dikatakan sepenuhnya dari panen lokal, inefisiensi dalam logistik justru merugikan petani. “Lumpuhnya jalur distribusi logistik menyebabkan panen membusuk dan harganya anjlok,” ungkap Sonny.
Di sektor peternakan, klaim swasembada daging dan telur ayam dinilai lemah. Meskipun pemerintah mengklaim nihilnya impor produk akhir, operasional masih bergantung pada impor pakan ternak. “Harga di tingkat peternak sempat anjlok di bawah Harga Acuan Pembelian pada pertengahan 2026,” tambahnya.
Sonny mendesak perubahan evaluasi pemerintah dari fokus kuantitas menuju ketahanan rantai pasok yang integratif. Ia mengusulkan perlunya sinkronisasi data antara Kementan, Bapanas, BPS, Bulog, dan Kemendag untuk memastikan keakuratan parameter data pangan.
Kebijakan seharusnya juga berfokus pada kesejahteraan petani dengan menjadikan harga berkeadilan sebagai tolok ukur. Selain itu, intervensi anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan komoditas yang masih defisit, seperti bawang putih, kedelai, dan daging sapi, yang ketergantungannya terhadap impor masih di atas 80 persen.
Penguatan infrastruktur pascapanen juga menjadi sorotan. Sonny menekankan pentingnya pembangunan fasilitas rantai pendingin dan pusat pengeringan terpadu untuk mencegah hilangnya hasil panen. “Kedaulatan pangan tidak diukur dari angka surplus, tetapi dari akses dan kesejahteraan petani di lapangan,” pungkasnya.
