Jakarta, Maret.id — Jelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, isu serius mencuat di Tanah Papua.
Sebanyak sebelas kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar oleh massa. Aksi tersebut terjadi bersamaan dengan protes terhadap penyaluran dana desa yang dianggap tidak layak.
Kerusuhan dimulai ketika pemerintah daerah Puncak melakukan penyaluran dana desa tahap pertama pada 11 Agustus 2026. Setelah penyaluran tersebut, massa langsung menyerbu kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) dan melakukan pembakaran.
Kantor PMK yang menjadi sasaran aksi tersebut memicu kerusuhan susulan di lokasi lain. Massa kemudian membakar fasilitas pemerintahan lainnya, termasuk Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan berbagai dinas lainnya.
Tak hanya itu, satu unit kendaraan dari Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman Kantor Bupati juga terbakar.
Menanggapi hal ini, tokoh pemuda Papua, Natan Kuwan S.Ak., menilai pemerintah pusat tidak seharusnya menerapkan kebijakan secara sembarangan tanpa memperhatikan kondisi lokal. “Yang menjadi titik utama dari kerusuhan ini adalah pengurangan dana desa yang dilakukan Pusat atas dasar efisiensi,” imbuh Natan.
Ia mengakui bahwa Tanah Papua masih menghadapi banyak persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Natan juga menekankan pentingnya pemerintah untuk mencari solusi, agar kebijakan efisiensi tidak menyebabkan kerusuhan lebih lanjut.
“Papua butuh akselerasi, bukan efisiensi,” tegasnya. Ia menambahkan, jika Papua tidak mendapatkan perhatian yang cukup, cita-cita Indonesia Emas pada 2045 bisa terancam hanya menjadi mimpi.
Menurut Natan, menjelang peringatan kemerdekaan, pemerintah harus merefleksikan peran mereka dalam membangun Papua. Ia mengingatkan, “Jangan seenaknya dan tanpa pertimbangan dalam membangun Papua di tengah isu konflik yang masih tinggi.”
Natan menggarisbawahi bahwa politik anggaran seharusnya bukan hanya soal hitung-hitungan, melainkan juga merupakan ikatan penting dalam tenun kebangsaan Indonesia.
