Jakarta, Maret.id — Kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal melepaskan diri dari penjajahan. Menurut Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, itu adalah awal proses panjang menuju negara yang adil dan makmur.
Ateng menambahkan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya juga berarti membebaskan rakyat dari korupsi, ketidakadilan hukum, dan kemiskinan struktural. “Serta birokrasi yang lebih sibuk melayani kekuasaan daripada melayani masyarakat,” tegas Ateng, Senin, 17 Agustus 2026.
Legislator yang mewakili Dapil Jawa Barat IX ini menyoroti tantangan besar dalam memberantas korupsi, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 109 dari 182 negara.
Ateng menegaskan bahwa kondisi tersebut adalah sinyal bahwa reformasi birokrasi tidak dapat bergantung semata pada digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur. “Reformasi harus disertai keteladanan pemimpin, penguatan pengawasan, transparansi anggaran, pencegahan konflik kepentingan, serta penegakan hukum yang konsisten,” imbuhnya.
Ia juga mendorong penerapan sistem merit dalam birokrasi yang mengutamakan kompetensi, integritas, dan kapasitas dalam rekrutmen serta promosi jabatan. “Bukan senioritas, patronase, atau kedekatan politik,” tuturnya.
Ateng menilai pentingnya memberi ruang kepada generasi muda dalam birokrasi. Menurutnya, ASN milenial dan Gen Z yang kompeten perlu diberdayakan. “Penguatan Human Capital Management harus diarahkan untuk membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” sambungnya.
“Jangan sampai usia menjadi satu-satunya ukuran kelayakan seseorang memimpin. Yang harus menjadi ukuran adalah kompetensi, integritas, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kemampuan memberikan hasil bagi masyarakat,” ujar Ateng.
Ia juga menekankan betapa pentingnya pengelolaan keuangan negara yang fokus pada pemerataan kesejahteraan. Setiap rupiah dalam anggaran publik harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal bagi kelompok miskin dan rentan.
Ateng mencatat bahwa program seperti Dana Desa, subsidi, dan perlindungan sosial harus terlindungi dari praktik rent-seeking dan kebocoran anggaran. “Desentralisasi fiskal harus menjadi instrumen pemerataan, bukan hanya menjadikan ruang bagi kepentingan elite,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mencermati nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yang sejalan dengan prinsip kepemimpinan profetik. “Pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat, visi untuk membawa masyarakat maju, serta kasih sayang yang diwujudkan dalam kebijakan,” pungkas Ateng.
“Rakyat tidak membutuhkan lebih banyak slogan; mereka membutuhkan negara yang hadir, mendengar, dan menyelesaikan masalah,” jelasnya menambah tekanan pada pentingnya kepemimpinan yang melayani.
