Jakarta, Maret.id — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penertiban sekitar 1.000 tambang ilegal di Indonesia memicu seruan untuk mengevaluasi kinerja TNI dan Polri.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, saat berbincang dengan wartawan pada Senin, 17 Agustus 2026.
Ray mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan sekadar tentang evaluasi kinerja. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan yang mendorong keterlibatan TNI dan Polri dalam sektor-sektor nonprofesional.
“Masalahnya bukan lagi pada tidak ada momentum, tapi pada pribadi pak Prabowo sendiri. Pada dasarnya, beliau sedang menghadapi efek kebijakan beliau sendiri,” tegas Ray.
Ia menilai bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam urusan nonprofesional dapat menyebabkan tugas utama kedua institusi tersebut terabaikan. “Ujungnya kewajiban profesional TNI/Polri malah terabaikan. Yakni mengamankan kekayaan negara dan menegakan hukum kepada mereka yang merusak dan mencuri kekayaan negara tersebut,” imbuh Ray.
Ray menekankan pentingnya mengembalikan fokus TNI dan Polri pada tugas pokoknya, terutama dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Ia juga mengingatkan bahwa pola kebijakan pemerintah yang melibatkan aparat dalam program nonprofesional berisiko menimbulkan masalah serupa di masa depan.
“Saya tidak heran melihat sikap Pak Prabowo yang melompat-lompat ini. Mungkin besok lusa beliau akan mendorong lagi Polisi/TNI ke ranah non-profesional mereka,” tuturnya.
Ray memberikan contoh keterlibatan kepolisian dalam sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penanaman jagung. Ia juga mengungkapkan bahwa TNI terlibat dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
“Bahkan beliau berencana memberi bintang kepada kapolri karena dianggap sukses nanam jagung,” imbuh Ray.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyinggung masalah tambang ilegal dan meminta Panglima TNI serta Kapolri untuk mengusut dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, dan ia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa sepengetahuan pejabat terkait.
“Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2026, pada Jumat 14 Agustus 2026.
