Jakarta, Maret.id — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memberikan penilaian kritis terkait tata kelola dan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia seiring dengan peringatan 81 tahun kemerdekaan.
Prof. Didik menjelaskan, keadaan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa kebijakan dan manajemen pemerintah masih menghadapi tantangan besar. “Politik anggaran berada di pasar politik yang gelap (black political market), yang semakin terpusat,” kata Prof. Didik.
Ia menambahkan, masyarakat kian merasakan dampak dari kebijakan ekonomi yang tidak bersifat prudent. “Kehendak publik yang luas dan daerah tergerus habis, sehingga kekurangan anggaran daerah untuk membayar gaji aparatnya,” sambungnya.
Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini menyatakan bahwa lembaga legislatif tidak dapat berfungsi dengan baik dalam membela kepentingan rakyat. “Bahkan DPR yang menjadi pengawal anggaran tidak mendapatkan informasi dan konsultasi memadai dalam perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran skala besar,” tegas Prof. Didik.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. “Kini sekitar 490 Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami tekanan fiskal serius dan kesulitan membayar gaji pegawainya,” imbuhnya.
Prof. Didik meyakini bahwa pusat yang terlalu kuat dalam pengambilan keputusan menyebabkan daerah kesulitan untuk bertindak. “Ini terjadi karena sentralisasi yang semakin kuat dengan bahasa eufimisme tentang adanya penyesuaian dan pemotongan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat di awal tahun untuk efisiensi nasional,” papar beliau.
