Jakarta, Maret.id — DPP PDIP menyampaikan penyesalan atas respons berlebihan dan tindakan represif aparat keamanan terkait insiden pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Partai mengimbau aparat untuk tetap tenang dan mempertimbangkan konteks sosial politik di daerah.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah kedaulatannya telah final serta diakui secara hukum internasional. Oleh karena itu, dinamika di daerah seperti Aceh dan Papua seharusnya disikapi dengan dialog, bukan kekerasan.
“Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya,” tuturnya. Hasto menyampaikan hal tersebut kepada wartawan setelah menghadiri upacara HUT ke-81 RI di pelataran Masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Agustus 2026.
Hasto juga mengkritik laporan mengenai aparat yang melepaskan tembakan peringatan di dekat tempat ibadah saat menanggapi pengibaran bendera lokal di Aceh. Ia menekankan bahwa peristiwa tersebut harus dilihat dalam konteks suasana masyarakat Aceh yang sedang memperingati momentum perdamaian.
“Kami menyesalkan ketika terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks,” tegas Hasto.
Ia menjelaskan bahwa perdamaian di Aceh telah melalui proses panjang yang melibatkan biaya sosial yang besar, terutama setelah bencana tsunami. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar penyampaian aspirasi masyarakat diselesaikan melalui mediasi dengan pimpinan atau tokoh agama setempat.
“Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat,” ujar Hasto.
Hasto juga menyampaikan isu keluhan daerah mengenai pemotongan anggaran transfer dan penyaluran dana yang kurang lancar. Menurutnya, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar tidak berkembang menjadi ketegangan di daerah.
PDIP meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap dinamika daerah, demi menjaga persatuan bangsa.
