Komisi IX DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Usulan ATM MBG

Jakarta, Maret.id — Usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno mengenai penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menilai ide tersebut layak untuk dikaji oleh pemerintah. “Secara prinsip, usulan tersebut merupakan ide yang baik dan layak untuk dipertimbangkan pemerintah,” tuturan Charles.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang memperpendek rantai distribusi makanan untuk menekan risiko terkait keamanan pangan. Menurutnya, pelibatan orang tua dalam memastikan pemenuhan gizi anak perlu dieksplorasi lebih lanjut, mengingat sudah lebih dari 45 ribu orang terdampak kasus keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini.
“Orang tua merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk memastikan anak mereka mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” tambah Charles.
Meski demikian, ia menegaskan agar pemerintah menyiapkan mekanisme yang memastikan dana bantuan benar-benar digunakan untuk peningkatan gizi anak. Charles menyarankan agar usulan ini dicoba terlebih dahulu di beberapa daerah sebelum diimplementasikan secara luas.
Sebelumnya, Romy Soekarno mengusulkan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis agar penyaluran dana bantuan tepat sasaran dan mengurangi risiko kebocoran anggaran negara. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uang setiap hari Rp15.000 untuk pemenuhan gizi anak di rumah,” sambung Romy.
Melalui skema ini, dana bantuan senilai Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Jika ada dua anak dalam satu keluarga yang menerima manfaat, maka total bantuan yang diterima dapat mencapai Rp30.000 per hari.
Romy menjelaskan bahwa mekanisme distribusi dana akan didasarkan pada data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himbara.
Selain itu, Romy juga menawarkan alternatif lain seperti pengelolaan anggaran melalui dapur atau kantin sekolah. “Opsi kedua adalah di sekolah dapurnya, ya dibuat di sekolah yang mengelola adalah sekolah,” imbuhnya.
Usulan-usulan tersebut mencerminkan upaya untuk mengatasi masalah gizi anak di Indonesia dengan pendekatan yang lebih langsung dan efektif.





