Jakarta, Maret.id — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai memiliki arti strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menyampaikan pandangannya setelah mencermati penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen harus disertai kebijakan yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. “PKS mengapresiasi langkah Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Namun, target tersebut harus dijaga bukan hanya dari kemampuan APBN membelanjakan anggaran, tetapi dari kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja,” kata Handi.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 5,4 persen di APBN 2026. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen dari PDB.
Asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2027 meliputi inflasi 2,5 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS. Handi menilai target ini positif, tetapi juga cukup menantang.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan 6 persen tidak dapat hanya bergantung pada konsumsi pemerintah dan belanja negara. “Pemerintah perlu memastikan akselerasi konsumsi rumah tangga, investasi swasta, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja produktif,” ujarnya.
Handi menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama, bukan hanya peningkatan angka PDB. Ia juga mendorong agar dalam pembahasan RAPBN 2027, pemerintah menjelaskan kontribusi masing-masing mesin pertumbuhan terhadap target 6 persen secara terukur.
“Pertumbuhan ekonomi harus berperan dalam menurunkan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatkan Indeks Modal Manusia. Target-target tersebut harus menjadi kontrak kinerja utama APBN 2027,” jelas Handi.
