Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan lebih dari sekadar angka dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Mereka menekankan bahwa keberhasilan anggaran harus diukur dari perubahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana AV Sasa, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim.
Diana mencatat pertumbuhan ekonomi makro Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen pada Semester I 2026. Ini merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa, di tengah penurunan tingkat kemiskinan dari 9,30 persen menjadi 9,06 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa capaian ini tidak seharusnya berhenti pada statistik semata. “APBD bukan sekadar deretan angka. Di balik setiap angka ada kebutuhan, ada harapan, dan ada kehidupan rakyat,” tegas Diana.
Dalam P-APBD 2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan naik sekitar Rp183,78 miliar menjadi Rp26,49 triliun. Sebaliknya, Belanja Daerah meningkat jauh lebih signifikan, mencapai Rp2,64 triliun dan menjadi Rp29,87 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan menunjukkan perhatian khusus pada target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp17,64 triliun. Angka tersebut masih 4,4 persen lebih rendah dibanding realisasi PAD 2025, yang mencapai Rp18,44 triliun.
Mereka meminta Pemprov Jatim menjelaskan dasar penetapan target tersebut. Apakah ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam perencanaan atau ada potensi pendapatan yang masih bisa dioptimalkan.
Fraksi juga mendukung peningkatan PAD melalui digitalisasi, perbaikan tata kelola, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Namun, mereka menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan tidak boleh membebani masyarakat. “Meningkatkan pendapatan daerah tidak boleh berarti menambah beban masyarakat,” ujar Diana.
Perhatian Fraksi PDI Perjuangan juga tertuju pada peningkatan Belanja Modal, yang dalam P-APBD 2026 alokasinya meningkat dari sekitar Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun. Salah satu kenaikan terbesar terjadi pada anggaran Jalan, Jaringan dan Irigasi yang melonjak dari Rp183 miliar menjadi Rp999 miliar.
Namun, mereka mencatat bahwa realisasi Belanja Modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen, bahkan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan, realisasinya hanya 3,85 persen. Diana mengingatkan bahwa percepatan anggaran harus dilakukan dengan mempertahankan kualitas pekerjaan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK yang mencapai Rp3,38 triliun. Angka ini jauh melampaui proyeksi awal sekitar Rp925,91 miliar.
Diana menekankan bahwa selisih ini perlu menjadi evaluasi bagi kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD. Pemanfaatan SiLPA sebagai sumber pembiayaan P-APBD masih dimungkinkan, tetapi program yang dibiayai harus siap dilaksanakan.
“Mohon agar tidak terjadi pengulangan, di mana uang yang tidak terserap tahun lalu kembali masuk ke anggaran tahun ini, dan pada akhir tahun kembali menjadi SiLPA,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum tentu menjamin keberhasilan pembangunan. Dalam P-APBD 2026, belanja untuk pendidikan mencapai Rp9,536 triliun, kesehatan Rp6,183 triliun, dan infrastruktur Rp8,277 triliun.
“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan harus bergeser dari sekadar input menuju output dan outcome,” imbuh Diana.
Fraksi meminta percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan perhatian khusus terhadap penyelesaian komponen Tunjangan Profesi Guru. Hal ini dianggap penting untuk memenuhi hak-hak guru dan memastikan dukungan anggaran tepat sasaran.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungannya terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Mereka juga menekankan pentingnya Pemprov untuk menindaklanjuti rekomendasi secara konsisten.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD seharusnya tidak hanya menjadi dokumen finansial. “Rakyat merasakan jalan yang dibangun, sekolah yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin mudah, dan kesempatan hidup yang semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan anggaran,” pungkas Diana.
