HUT Kemerdekaan RI, ASN Banyuwangi Daftarkan 5000 Pekerja BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, Maret.id — Gerakan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) Banyuwangi Berbagi kembali dilaksanakan. Kali ini, program tersebut fokus pada pendaftaran perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja informal di Banyuwangi, termasuk buruh nelayan, buruh tani, dan pedagang kecil.
Penyerahan simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, kepada perwakilan penerima pada Upacara Peringatan 17 Agustus di Taman Blambangan, Senin (17/8/2026). Saat ini, ASN Banyuwangi Berbagi telah mendaftarkan 1.144 pekerja informal dari target 5.000 peserta.
Penerima BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan warga dari Desil 1-3 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos. Dengan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, mereka mendapatkan jaminan pengobatan rawat jalan dan inap serta santunan kematian dan kecacatan.
Salah satu penerima adalah Supriyono (62), seorang nelayan yang merasa sangat bersyukur mendapatkan perlindungan sosial. “Ini pertama kalinya saya punya BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, kerja jadi lebih tenang,” tutur Supriyono.
Muatip, seorang buruh tani dari Desa Jambesari, juga menyampaikan rasa syukurnya. “Senang, matur nuwun,” ujar Muatip. Istiqomah (59), seorang penjual rujak, mengungkapkan rasa senangnya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. “Alhamdulillah gratis, kalau harus bayar sendiri terus terang cukup berat,” imbuh Istiqomah.
Bupati Ipuk mengemukakan bahwa ASN Banyuwangi Berbagi merupakan gerakan sosial yang telah berlangsung secara konsisten selama dua tahun sebagai bentuk kepedulian bersama. “Kami dorong ASN untuk terus melakukan aksi sosial, berbagi rejeki untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu,” tegas Ipuk, yang juga menjabat sebagai Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim.
Selama ini, ASN Berbagi telah melaksanakan berbagai program, termasuk pembagian ribuan sembako kepada warga pra-sejahtera dan bantuan alat bantu mobilitas. Program ini melibatkan dukungan luas dari sektor lain, termasuk kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, pengusaha, dan organisasi profesi di Banyuwangi.





