Jakarta, Maret.id — DPR RI telah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjadi inisiatif DPR. Persetujuan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Meitri Citra Wardani, anggota Komisi XII DPR RI, menyatakan bahwa pembaruan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. “Alhamdulillah, Komisi XII beserta rekan-rekan dan pimpinan Badan Legislasi telah melangsungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Migas,” tuturnya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini menilai pembahasan RUU Migas sebagai langkah penting dalam memperbarui regulasi sektor minyak dan gas bumi. Ia juga berharap agar regulasi ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya tersebut.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia, baik itu tentang minyak maupun gas bumi,” tegas Meitri.
Ia berharap proses pembahasan lebih lanjut dapat berjalan dengan baik, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat pengelolaan sektor minyak dan gas bumi secara efektif.
