Jakarta, Maret.id — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan tentang risiko karhutla akibat kondisi cuaca yang kering.
“BMKG juga sudah lebih awal menginfokan bahwa kondisi El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis dan pemadaman karhutla di lapangan,” kata Raja Antoni dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa, 18 Agustus 2026.
Berdasarkan pengamatan BMKG, fenomena El Nino saat ini berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2,19. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia.
Potensi kekeringan juga perlu diwaspadai karena Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi akan memasuki fase positif antara September dan November 2026. Fase ini dapat semakin menurunkan curah hujan di beberapa daerah di Indonesia.
Selain itu, BMKG mendukung analisis data potensi semai awal sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). “Terima kasih kepada BMKG yang sejak awal sudah memberikan informasi dan peringatan mengenai kondisi iklim ini. Bagi kami, informasi tersebut sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mengambil langkah antisipasi lebih dini,” ujar Raja Antoni.
Menanggapi informasi tersebut, Kemenhut telah melakukan berbagai langkah sejak Februari. Ini mencakup rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan apel kesiapsiagaan di provinsi rawan karhutla, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemenhut terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan karhutla, melalui Operasi Modifikasi Cuaca. Upaya ini merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga yang mengintegrasikan deteksi dini cuaca, patroli terpadu, serta penanganan kebakaran secara cepat dan terpadu.
“Karhutla merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi dengan BMKG dan kementerian/lembaga lainnya terus kami perkuat, agar informasi dini dapat segera diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan,” tutupnya.
