Jakarta, Maret.id — Publik diminta untuk memaknai penataan ulang republik sebagai langkah untuk menemukan kembali nilai-nilai dasar pendirian negara. Hal ini penting agar bangsa tidak tersesat dari cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan.
Pandangan ini disampaikan oleh Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, dalam orasi kemerdekaan yang berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026. “Budaya KKN dan koncoisme harus diberangus. Karena hal ini akan menjadi penghalang pencapaian cita-cita merdeka dalam arti yang seluas-luasnya,” tegas Sudirman.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan dua watak dalam kehidupan bernegara: upaya paksa dan usaha bersama. “Warga membayar pajak karena takut sanksi adalah upaya paksa. Warga membayar pajak karena sadar itu iuran membiayai hidup bersama adalah usaha bersama,” ungkap Sudirman.
Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan bahwa warga memilih pemimpin karena telah menerima uang atau janji merupakan bentuk upaya paksa terselubung. “Warga memilih pemimpin karena ingin sungguh-sungguh mencari yang terbaik adalah usaha bersama,” sambungnya.
Perbedaan antara kedua watak ini, menurut Sudirman, terletak pada dorongan yang mendasarinya, bukan pada hasil yang terlihat. Dalam usaha bersama, rakyat berperan aktif menggabungkan modal, sumber daya, dan kapasitas untuk kepentingan kolektif, bukan sekadar objek dari kebijakan yang ditentukan oleh pihak atas.
Ia juga mengaitkan gagasan tersebut dengan lirik lagu kebangsaan, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.” Pembangunan jiwa disebutkan lebih dulu dalam lirik, sebelum aspek fisik. Nilai yang dimaksud adalah kejujuran, integritas, dan keberanian.
“Tanpa jiwa yang lurus, kemajuan fisik dan ekonomi sebesar apa pun akan bergerak seperti kapal tanpa kompas,” ujar Sudirman.
Di akhir orasinya, ia mengajak generasi muda untuk terlibat dalam usaha bersama ini. Ia mendorong mereka untuk mendaftar sebagai aparat sipil negara, polisi, dan profesional di badan usaha milik negara. “Ini harus dilakukan karena kesadaran membangun institusi, bukan sekadar untuk berkuasa,” tuturnya.
