Jakarta, Maret.id — Kehadiran BRICS dalam tata kelola lingkungan hidup global diakui mampu memberikan kesempatan bagi kearifan lokal dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav. Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, kemudian turut memberikan pandangannya dalam forum yang dihadiri oleh 10 dari 11 negara anggota BRICS.
Dalam pandangannya, Jumhur menyoroti bahwa beberapa negara maju memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim, namun memilih untuk mundur dari tanggung jawab tersebut. “Negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seharusnya aktif dalam mengurangi emisi global,” ujar Jumhur.
Dia juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. “Cara kita mengelola lingkungan akan menentukan keberlanjutan pembangunan kita,” kata Jumhur.
Lebih lanjut, Jumhur menekankan pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. “Indonesia menggarisbawahi perlunya melindungi keanekaragaman hayati sebagai fondasi ekosistem yang sehat dan pertumbuhan berkelanjutan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, Indonesia memiliki salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia dengan lebih dari 300 ribu spesies. “Negara kita menjadi rumah bagi 14 persen mamalia dan 18,6 persen burung di dunia,” imbuh Jumhur.
Ia juga menjelaskan bahwa ekosistem laut Indonesia, yang terletak di jantung Segitiga Karang, menjadi rumah bagi 23 persen hutan mangrove dan 16 persen spesies ikan laut global. “Keanekaragaman hayati ini sangat vital untuk mitigasi iklim dan ketahanan jutaan mata pencaharian,” tegasnya.
Jumhur juga menyoroti dampak perubahan iklim yang mengancam masyarakat Indonesia. “Kenaikan permukaan laut dan bencana terkait iklim bukanlah ancaman yang jauh, tetapi kenyataan yang dihadapi masyarakat kita,” sambungnya.
“Dampak ini berpotensi menghancurkan kemajuan pembangunan dan mengembalikan masyarakat rentan ke dalam kemiskinan,” kata Jumhur. Dia menegaskan pentingnya adaptasi iklim sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, kami telah mengimplementasikan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai langkah menuju ketahanan iklim,” ujar Jumhur.
Dia juga menambahkan bahwa solusi untuk perubahan iklim harus memanfaatkan pengetahuan tradisional. “Masyarakat lokal memiliki wawasan yang tak ternilai dalam mengelola sumber daya alam,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional sukses dari Indonesia, termasuk sistem irigasi Subak di Bali. “Model ini mengintegrasikan pengelolaan air dan kerja sama komunitas,” terangnya.
Dia juga menyebut Sasi Lompa di Maluku dan Awig-Awig di Bali sebagai contoh sistem yang menunjukkan pentingnya hidup selaras dengan alam. “Praktik-praktik ini tak hanya warisan budaya tetapi juga alat untuk adaptasi dan ketahanan iklim,” imbuh Jumhur.
Acara selama dua hari ini dihadiri oleh delegasi Indonesia dari KLH, termasuk Deputi PPI dan TKNEK, Ary Sudjianto. Juga hadir Direktur Kebakaran Lahan, Dasrul, dan Tenaga Ahli Menteri, Teguh Santosa, serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI, Yudo Sasongko.
