Jakarta, Maret.id — Besarnya basis massa Nahdlatul Ulama (NU) dinilai menjadikan organisasi kemasyarakatan Islam ini rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik dan kekuasaan.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengajak semua elemen NU untuk mewaspadai intervensi kekuasaan agar organisasi tetap berfokus pada kepentingan umat.
“NU banyak yang tertarik, NU banyak yang menggoda. NU adalah salah satu political resource yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan politik,” kata Adi Prayitno.
Ia menjelaskan bahwa dibandingkan dengan organisasi sosial-keagamaan lain yang basis massanya lebih kecil, NU memiliki daya tawar politik yang jauh lebih besar. Kondisi ini membuat banyak pihak berkepentingan mendekati, memengaruhi, dan menentukan arah kepemimpinan NU.
Fenomena ini tidak lepas dari sejarah panjang hubungan NU dengan politik Indonesia. Mulai dari masa NU sebagai partai politik, keterkaitannya dengan Masyumi, hingga bergabung dengan PPP pada era Orde Baru. Kini, NU memasuki era pasca-Reformasi dengan dinamika hubungan yang kompleks dengan PKB.
Namun, ia membedakan antara keterlibatan warga NU dalam politik dengan penggunaan struktur organisasi NU sebagai arena transaksi politik. “Jika pengurus NU tidak bisa menjaga syahwat kekuasaan, sebaiknya NU berubah saja menjadi partai politik,” tuturnya.
Persoalan ini menjadi lebih rumit ketika politik transaksional memasuki organisasi keagamaan yang selama ini memiliki legitimasi moral yang kuat. Menurutnya, siapa pun yang menguasai atau mendapatkan legitimasi dari struktur NU berpotensi memperoleh akses ke sumber daya politik yang besar.
“Inilah yang membuat NU gonjang-ganjing. Pengikutnya banyak. Kalau pengikutnya banyak, tarik-menariknya juga besar,” imbuh Adi Prayitno.
