Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep mengingatkan pentingnya perubahan anggaran daerah yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja dalam Perubahan APBD 2026 diharapkan tidak menggeser arah pembangunan yang berorientasi pada rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Wahyudi, dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Dia menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan Perubahan APBD harus sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas.
“Pengurangan anggaran jangan sampai mengubah haluan visi dan misi kerakyatan yang menjadi tujuan kita bersama,” ujar Wahyudi saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati Sumenep, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp40,77 miliar atau 12,20 persen. PAD yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp334,30 miliar, kini meningkat menjadi sekitar Rp375,08 miliar pada Perubahan APBD 2026.
Wahyudi mengapresiasi peningkatan PAD tersebut sebagai indikator positif bagi perekonomian daerah. Dia berharap perkembangan ini dapat menjadi modal untuk mendorong kemajuan Sumenep.
Namun, di sisi lain, anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp42,34 miliar atau sekitar 1,59 persen.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penyesuaian belanja yang tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan serta persoalan strategis masyarakat, termasuk isu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
“Kami berharap perubahan APBD 2026 tetap menjadi instrumen untuk merespons setiap aspirasi masyarakat dan mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Sumenep,” imbuh Wahyudi.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kualitas belanja daerah harus diarahkan pada kebutuhan prioritas. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak hanya sekadar penyesuaian angka, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumenep.
