Menhub Diminta Tingkatkan Keamanan Pelayaran Usai Tragedi KMP Mutiara Sentosa II
Jakarta, Maret.id — Komisi V DPR meminta pemerintah untuk melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pelayaran. Permintaan ini muncul setelah insiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II di perairan Sumenep, Jawa Timur.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Danang menegaskan pentingnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan transportasi laut. Ia menekankan bahwa keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Ia menilai setiap insiden kecelakaan maupun kebakaran kapal harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran secara komprehensif. Evaluasi ini perlu melibatkan kondisi dan kelayakan kapal, serta aspek pengawasan dan penerapan prosedur keselamatan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Setiap kejadian seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi kelayakan kapal, pengawasan, prosedur keselamatan, maupun faktor cuaca,” ujar Danang.
Legislator Gerindra ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam pengawasan terhadap kapal penumpang. Ia menambahkan bahwa seluruh persyaratan kelaiklautan kapal harus dipenuhi sebelum beroperasi.
Menurut Danang, perhatian terhadap aspek keselamatan tidak dapat terbatas hanya pada saat terjadi kecelakaan. Ia menyerukan pemerintah serta pemangku kepentingan di sektor transportasi laut untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan agar potensi kecelakaan dapat diminimalisir.
“Jangan sampai evaluasi baru dilakukan setelah terjadi musibah. Sistem pengawasan dan pencegahan harus diperkuat sehingga keselamatan benar-benar menjadi bagian utama dari setiap operasional pelayaran,” tegas Danang.
Danang juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga dalam memastikan keselamatan pelayaran. Informasi cuaca dan potensi gangguan pelayaran dari BMKG harus diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat oleh operator dan pihak terkait.
Ia mendorong Kemenhub, Basarnas, dan BMKG untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi kondisi darurat di laut. Kesiapan personel, peralatan keselamatan, sistem komunikasi, dan prosedur evakuasi harus memastikan berjalan efektif saat terjadi keadaan darurat.
“Koordinasi antarlembaga harus semakin kuat. Informasi cuaca, pengawasan kapal, hingga kesiapan pencarian dan pertolongan harus terintegrasi agar ketika terjadi keadaan darurat, respons bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkas Danang.
