Jakarta, Maret.id — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), isu mengenai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan calon Rais Aam kembali menjadi perhatian utama.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki, meminta agar dinamika tersebut tidak berkembang menjadi politik paket yang dapat mendahului keputusan resmi Muktamar.
Menurut Gus Zaki, Muktamar harus berfungsi sebagai forum tertinggi organisasi, bukan hanya sebagai tempat mengesahkan konfigurasi yang telah disepakati di luar forum.
“Pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Jangan sampai kepemimpinan NU sudah dikunci dalam paket-paket tertentu sebelum Muktamar berlangsung,” tegasnya pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Gus Zaki, yang juga merupakan Rektor IAI Khozinatul Ulum Blora, berpendapat bahwa isu paket tidak seharusnya menjadi ukuran utama dalam dekungan pencalonan. Ia mendorong agar para kandidat berkompetisi dengan gagasan dan kemampuan membaca kebutuhan organisasi.
NU memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan kepemimpinan, dan komunikasi kandidat dengan struktur organisasi di daerah merupakan bagian dari proses tersebut. “Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi NU. Dari pertemuan tersebut, kandidat dapat mendengarkan aspirasi daerah,” ujar Gus Zaki.
Terkait pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU, Gus Zaki menegaskan bahwa tidak ada paket dengan calon Rais Aam tertentu. “Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berproses dalam organisasi NU,” imbuhnya.
Gus Zaki menjelaskan bahwa proses yang dilakukan Gus Rozin ke berbagai daerah adalah bentuk komunikasi organisasi. Pertemuan dengan kiai dan pengurus adalah upaya mendengar aspirasi sebelum Muktamar.
“Gus Rozin lahir dari proses organisasi. Ia menawarkan gagasan berdasarkan apa yang ia temukan dalam perjalanannya,” jelasnya. Ia juga meminta agar pencalonan Gus Rozin tidak dipersempit menjadi masalah dukungan individu.
“Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar,” tambahnya.
Gus Zaki mengingatkan bahwa politik paket dapat mengalihkan fokus Muktamar dari substansi ke konfigurasi. Jika perhatian hanya terfokus pada pasangan figur, maka pembahasan mengenai problem dan masa depan NU dapat terabaikan.
“Kita jangan terjebak pada politik paket. Jawaban yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU,” tegasnya. Ia menegaskan perlunya penghormatan terhadap peserta Muktamar sebagai pemegang mandat organisasi.
“Jangan mendahului Muktamar. Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya sesuai aturan organisasi dan aspirasi yang berkembang,” pungkasnya.
