Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak bertanggung jawab atas rencana pinjaman daerah sebesar Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Penolakan ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada pembahasan KUA-PPAS 2027.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengusulkan agar pembahasan dilakukan secara berurutan. Ia menyatakan keputusan mengenai pinjaman sebaiknya diambil setelah DPRD menyetujui proyeksi pendapatan, belanja, dan defisit tahun 2027.
“Mari kita bahas dari rencana pendapatan dulu, apakah kita sepakati TAPD membuat proyeksi pendapatan Rp4,521 triliun yang terdiri dari PAD Rp1,294 triliun dan transfer Rp3,226 triliun,” ujar Widarto.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti adanya tambahan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp223 miliar pada 2026. Ia mengusulkan dana tersebut dapat digunakan untuk sebagian pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan pinjaman di 2027 dapat berkurang.
“Kalau sebagian infrastruktur sudah dibangun pada 2026 dengan anggaran dari pusat tersebut, maka tidak harus dianggarkan lagi pada 2027. Jadi, otomatis ini mengurangi rencana pinjaman Rp400 miliar untuk infrastruktur,” tambah Widarto.
Menurutnya, besaran pinjaman seharusnya ditentukan setelah kebutuhan belanja dan defisit diketahui. Widarto menyatakan, pemerintah perlu lebih dahulu mengoptimalkan PAD.
“Nominal utang baru diketahui ketika kita sudah tahu pendapatannya berapa, belanjanya berapa, kekurangan biayanya berapa,” tegas Widarto.
Ia menambahkan, jika belanja meningkat, pinjaman tetap mungkin dibutuhkan. “Oleh sebab itu, mari kita membahas terstruktur,” sambungnya.
Ketegangan meningkat ketika pembicaraan memasuki posisi Fraksi PDI Perjuangan mengenai pinjaman. Widarto menegaskan, fraksinya tidak akan menanggung risiko fiskal akibat pinjaman tersebut, meskipun mereka tetap menghormati keputusan Badan Anggaran.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Candra Ary Fianto, bahkan mengancam akan meninggalkan rapat jika aspirasi fraksinya tidak diakomodasi dan draf anggaran tidak dibuka secara transparan.
“Bila aspirasi dari fraksi kami, PDI Perjuangan, tidak diakomodasi dengan menunjukkan draf anggaran, kami akan WO dari rapat sidang ini,” ujar Candra.
Penolakan Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendapat dukungan dari satu partai pengusung Bupati Jember, Muhammad Fawait. Sementara itu, lima fraksi pendukung pemerintah lainnya tetap menyetujui rencana pinjaman daerah tersebut.
