Jakarta, Maret.id — DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi. “Menhut jangan cuma cosplay damkar. Masyarakat lebih butuh tata kelola kawasan daripada sekedar atraksi main selang,” kata Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana kepada wartawan.
Nadya menjelaskan bahwa faktor cuaca, seperti El Niño, dapat memperparah kondisi kering dan meningkatkan risiko kebakaran. Namun, ia menekankan bahwa faktor manusia adalah penyebab utama karhutla.
Oleh karena itu, penanganan karhutla seharusnya tidak hanya merespons api yang menyala dan menindak pelaku setelah kejadian. “Jangan sampai setiap tahun kita hanya mengulang siklus yang sama: api muncul, aparat turun, pelaku ditangkap, api dipadamkan, lalu tahun berikutnya terjadi lagi,” sambungnya.
Politikus muda tersebut menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebenarnya sudah memiliki data tentang kawasan rawan dan riwayat kebakaran. Pemetaan kawasan rawan telah disusun terkait dengan data area terbakar dan pengelola kawasan.
“Yang menjadi pertanyaan, setelah kita tahu kawasan mana yang berulang terbakar, apa yang berubah dalam cara kawasan itu dikelola?” ujarnya. Nadya percaya evaluasi harus dilakukan terhadap konsesi di kawasan yang sering terbakar. Menurutnya, perusahaan yang mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu kawasan harus bertanggung jawab dalam menjaga dan memulihkan ekosistem.
“Jangan sampai keuntungan dari pengelolaan kawasan dinikmati secara privat, tetapi ketika kawasan terbakar, biaya pemadaman dan pemulihannya kembali ditanggung negara dan masyarakat,” tegasnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 1.487 titik panas di seluruh Kalimantan. Terdiri dari 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Selatan, dan 17 di Kalimantan Utara.
Luas karhutla tercatat sekitar 202 ribu hektare dalam tujuh bulan pertama 2026, dengan 95 ribu hektare terjadi hanya pada Juli. Sekitar 57 persen dari luas itu berada di kawasan hutan. Hingga 10 Agustus 2026, Indonesia mencatat 1.306 titik panas sepanjang bulan Agustus, meningkat sekitar 160 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
