Jakarta, Maret.id — Kepedulian terhadap ribuan penyintas gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir. Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono menggandeng PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan GAPASDAP untuk memberangkatkan 12 truk bantuan kemanusiaan dari Pelabuhan Tanjung Perak.
Iring-iringan logistik tersebut mencakup sembako, genset, serta perlengkapan untuk ibu dan anak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban lebih dari 1.000 keluarga yang terdampak. Pemilihan Nagekeo sebagai sasaran utama bantuan ini telah dipertimbangkan dengan matang.
“Nagekeo menjadi prioritas karena informasi yang kami terima menyebutkan bahwa bantuan yang masuk ke wilayah tersebut masih cukup terbatas. Karena itu, kami berupaya mengirimkan bantuan secara langsung agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar BHS, dalam keterangannya.
Tim BHS telah melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan posko bencana dan masyarakat setempat untuk mengetahui barang-barang yang paling dibutuhkan para penyintas. “Meskipun infrastruktur darat seperti jalan dan jembatan banyak yang rusak akibat gempa, kami berkomitmen bekerja keras di lapangan,” imbuhnya.
Selain kebutuhan pokok, pemulihan psikologis anak-anak juga menjadi perhatian utama, di mana donasi mainan akan diberikan. “Trauma healing harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Anak-anak yang mengalami atau menyaksikan bencana tentu membutuhkan pendampingan agar trauma mereka tidak berlarut-larut,” tuturnya.
Dalam konteks pendidikan, BHS mendesak pemerintah agar segera memulihkan fasilitas belajar yang rusak. “Jangan sampai anak-anak terlalu lama kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah yang rusak harus segera didata dan dilakukan percepatan pembangunan atau perbaikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal,” tegasnya.
BHS berharap sinergi semua elemen masyarakat dapat meningkat ke depannya. “Saat ini, yang paling penting adalah memastikan masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi bencana,” imbuhnya. “Semua pihak harus bergerak bersama, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar, memberikan pendampingan psikologis, maupun mempercepat pemulihan infrastruktur dan pendidikan,” tuturnya.
