Jakarta, Maret.id — Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyoroti rencana aksi yang akan digelar oleh berbagai elemen pada 27 Agustus mendatang. PB PII dengan tegas menolak segala bentuk aksi yang berpotensi menjadi sarana provokasi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PB PII, Kevin Prayoga, dalam konferensi pers yang diadakan di Tebet, Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2026. Kevin menilai, penyampaian aspirasi masyarakat harus tetap dilakukan dengan cara yang tertib.
“PB PII mencermati rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPR pada 27 Agustus 2026. PB PII memahami bahwa munculnya berbagai aspirasi masyarakat adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi,” kata Kevin.
Meski demikian, Kevin menekankan pentingnya memastikan bahwa mobilisasi publik tidak berkembang menjadi penyebaran provokasi, politik kebencian, disinformasi, atau agitasi yang dapat memperuncing polarisasi sosial.
Penyampaian aspirasi dijamin oleh undang-undang, namun tetap harus mengedepankan etika bernegara, menjaga ketertiban umum, dan menghargai hak sesama warga negara. “Penyampaian aspirasi adalah bagian penting dari demokrasi, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik dan penghormatan terhadap hukum,” tegasnya.
Kevin meminta semua pihak untuk saling menjaga persatuan. Dalam pandangannya, menyampaikan aspirasi harus dilaksanakan dengan tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keharmonisan sosial.
“Kebebasan menyampaikan pendapat adalah fondasi kehidupan demokratis, tetapi kebebasan tersebut tak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak warga negara lain, serta memelihara persatuan dan kesatuan NKRI,” imbuh Kevin.
Dia berharap setiap perbedaan dan aspirasi dapat ditempatkan dalam koridor konstitusi, memprioritaskan dialog, serta menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan.
“Semoga upaya bersama ini menjadi bagian dari langkah menjaga kedamaian, memperkuat solidaritas kebangsaan, dan memastikan bahwa setiap perjuangan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
