Jakarta, Maret.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan, menegaskan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengubah nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan.
Pernyataan ini disampaikan Hosnan setelah mendampingi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam audiensi bersama Kementerian Perhubungan RI pada Jumat, 21 Agustus 2026.
“Saya mendukung penuh perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini bukan sekadar mengganti nama, tetapi menegaskan karakter daerah dan memastikan wilayah kepulauan memperoleh perhatian yang lebih kuat dalam pembangunan,” kata Hosnan.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan geografi Sumenep dalam kebijakan pembangunan. Wilayah kepulauan membutuhkan sistem pelayanan yang dapat mengatasi masalah jarak, akses transportasi, dan konektivitas.
“Kita harus melihat Sumenep secara utuh. Daratan dan kepulauan mempunyai karakter serta tantangan yang berbeda. Kebijakan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan secara nyata,” ujar Hosnan.
Perubahan nomenklatur ini, lanjutnya, dapat memperkuat kesadaran bahwa kepulauan adalah bagian integral dari Sumenep yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang sangat besar.
“Kepulauan bukan halaman belakang Sumenep. Kepulauan adalah bagian penting dari wajah Sumenep. Jangan sampai jarak geografis menyebabkan masyarakat di sana merasa jauh dari pelayanan negara,” tegasnya.
Meskipun demikian, Hosnan mengingatkan agar langkah ini tidak dilakukan secara terg匚ru- gtu. Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan kajian akademis yang matang mencakup aspek historis, geografis, sosial, ekonomis, dan administratif.
“Kalau ingin perjuangan ini menjadi kebijakan, tentu kajiannya harus kuat. Argumentasinya harus terukur dan melibatkan berbagai pihak secara konstitusional,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan konektivitas laut sebagai contoh konkret untuk memberikan perhatian khusus pada karakter kepulauan. Transportasi laut, katanya, adalah kunci akses warga terhadap kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar nama. Ujungnya adalah pelayanan yang setara, konektivitas yang semakin baik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat kepulauan,” tutur Hosnan.
Ia berharap gagasan Kabupaten Sumenep Kepulauan dapat meluas menjadi perhatian pemerintah dan DPRD. Hosnan mengajak tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan semua elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam proses ini.
“Dukungan masyarakat yang luas akan memperkuat posisi Sumenep dalam memperjuangkan gagasan ini di tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menyusun peta jalan yang jelas, yang mencakup kajian, konsolidasi, serta komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga pengusulan ke pemerintah pusat.
“Ini bukan kepentingan satu partai atau pemerintah daerah saja. Jika tujuannya memperkuat identitas dan meningkatkan pelayanan masyarakat kepulauan, maka perjuangan ini harus menjadi agenda bersama,” lanjut Hosnan.
Dia menegaskan, fraksinya siap mengawal proses ini melalui jalur politik dan kelembagaan. Namun, Hosnan menegaskan bahwa semua tahapan harus dilakukan dengan transparan dan terukur.
“Kami di DPRD siap mengawal. Semangatnya harus besar, tetapi prosesnya juga harus benar. Jangan sampai gagasan yang baik terhenti sebagai wacana. Kita harus memastikan perjuangan ini memiliki dasar yang kuat dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” tandasnya.
