Jakarta, Maret.id — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan terus dikerjakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai langkah strategis.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan penambahan armada udara dan penguatan personel serta sarana pemadaman dilakukan menyusul meningkatnya titik panas dan penyebaran asap di Kalimantan.
“Kondisi Karhutla di Kalimantan memiliki karakteristik yang berbeda karena banyak terjadi di lahan gambut. Permukaan lahan yang terlihat sudah padam belum tentu bara di bawahnya benar-benar mati,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 23 Agustus 2026.
Ia menyatakan peningkatan aktivitas Karhutla terutama terpantau di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnya curah hujan alami selama hampir sepekan terakhir, yang memperbesar potensi kebakaran dan memperpanjang durasi asap di beberapa wilayah.
“Karena itu, hujan dengan intensitas yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk membantu membasahi kembali lahan gambut dan memadamkan bara yang masih tersimpan,” sambungnya menjelaskan.
BNPB pun melaksanakan OMC sebagai prioritas penanganan, mengingat evaluasi teknis dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan potensi penyemaian awan. “Penyemaian awan menggunakan garam dapat kembali dilaksanakan secara intensif di wilayah Kalimantan,” tegasnya.
Suharyanto menjelaskan, OMC menjadi salah satu prioritas BNPB. “Hari ini sudah bisa kembali dilaksanakan secara intensif, kita berharap hujan dapat segera turun di wilayah yang membutuhkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, penguatan penanganan Karhutla akan dilakukan dengan menyiagakan 30 unit helikopter untuk mendukung operasi water bombing dan patroli udara di Kalimantan.
“Sementara itu, sebanyak 22 unit helikopter disiagakan untuk mendukung penanganan Karhutla di wilayah Sumatera,” kata Suharyanto.
“Jumlah armada tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan lapangan dan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta koordinasi dengan Kementerian Pertahanan,” imbuhnya.
