Jakarta, Maret.id — Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggarisbawahi pentingnya pemulihan marwah Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam menentukan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 yang akan berlangsung di Jombang, Jawa Timur.
Pendapat ini disampaikan dalam Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama dengan tema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” di Jakarta. Ketua FUN, KH Mujib Qulyubi, menilai bahwa AHWA dibentuk untuk mewujudkan sosok pemimpin ulama yang ideal bagi NU.
“Agar NU dipimpin oleh pasangan Rais Aam dan Ketua Umum yang mampu memimpin para kiai, aktivis, akademisi, dan kelompok profesional yang saat ini terlibat dalam struktur NU di semua tingkatan,” ujar KH Mujib.
Ia menambahkan bahwa pemimpin NU ke depan diharapkan memiliki kemampuan berinteraksi yang baik dengan umat serta mampu mengonsolidasikan berbagai sumber daya organisasi. “Mudah-mudahan akan terpilih pemimpin yang luwes dalam berinteraksi dengan umat dan memiliki skill dalam mengkonsolidasikan sumber daya di NU,” imbuhnya.
Maka dari itu, ia menekankan perlunya menjaga proses pemilihan melalui AHWA untuk menghasilkan kepemimpinan yang sesuai dengan cita-cita para pendiri NU. Pandangan serupa juga disampaikan oleh KH Mukti Ali Qusyairi. Menurutnya, anggota AHWA harus terdiri dari ulama yang memiliki kapasitas keilmuan dan rekam jejak kepemimpinan yang kredibel. “AHWA terdiri dari para ulama sepuh yang akan menentukan pemimpin yang sesuai dengan cita-cita para pendiri NU,” tegasnya.
Halaqah ini juga bertujuan sebagai ruang evaluasi terhadap kondisi internal PBNU. Para narasumber menilai Muktamar ke-35 perlu menjadi momentum perubahan setelah adanya dinamika internal yang mengganggu soliditas organisasi. KH Adnan Anwar menilai bahwa kepengurusan PBNU saat ini gagal dalam membangun konsolidasi internal.
“PBNU periode ini telah gagal menciptakan kohesivitas antar-pengurus dan juga antar-aktivis sebagai modal bergerak mengawali abad ke-2 NU,” kata KH Adnan. Ia pun mempertanyakan kemampuan PBNU untuk melakukan konsolidasi dalam berbagai bidang, termasuk konsolidasi keumatan dan ideologi.
“Jangankan konsolidasi keumatan, konsolidasi gerakan, konsolidasi ideologi dan sebagainya. Wong di tubuh PBNU saja saling sikut, tidak kompak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif, menyoroti belum selesainya persoalan hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Ia menilai bahwa penyelesaian konflik antara KH Miftahul Ahyar dan Gus Yahya belum mencapai kesepakatan yang memuaskan.
“Sampai hari ini belum terjadi islah yang sebenarnya antara KH Miftahul Ahyar dan Gus Yahya. Sungguh memprihatinkan,” tutur KH Samsul. Selain kepemimpinan, peserta halaqah juga mengkritisi tingkah laku pengurus PBNU yang dinilai belum mencerminkan keteladanan moral yang seharusnya dilakukan oleh organisasi keagamaan kepada umat.
Para peserta mendorong agar Muktamar ke-35 NU di Tambakberas menjadi lebih dari sekadar forum pergantian kepengurusan. Mereka menekankan bahwa muktamar perlu menjadi momentum pembenahan mendasar terhadap tata kelola dan arah organisasi.
Mereka menekankan pentingnya keteladanan moral, independensi, dan proses pemilihan kepemimpinan yang bersih dan bermartabat. Forum ini juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk risywah atau suap dalam proses Muktamar, karena hal ini dapat merusak marwah Nahdlatul Ulama.
Dengan demikian, diharapkan Muktamar ke-35 akan melahirkan kepemimpinan NU yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, kemampuan konsolidasi, serta kemandirian dalam menjalankan amanah organisasi dan menghadapi tantangan memasuki abad kedua.
