Jakarta, Maret.id — Menteri Kehutanan Raja Antoni secara mendadak mengumpulkan seluruh jajaran Kementerian Kehutanan saat peninjauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Melalui rapat daring, Raja Antoni meminta seluruh direktorat jenderal dan unit pelaksana teknis (UPT) untuk meningkatkan partisipasi dalam penanganan karhutla. Dia menginstruksikan agar mekanisme bantuan kendali operasi (BKO) diorganisir di bawah koordinasi balai dan masing-masing direktorat jenderal.
Raja Antoni menekankan pentingnya agar jajaran Kemenhut tidak hanya memantau situasi, tetapi juga terlibat langsung dalam operasi pemadaman di lapangan. “Buat mekanisme BKO di bawah balai, dirjen masing-masing, agar jangan jadi penonton dalam proses pemadaman karhutla ini,” ujar Raja Antoni.
Selain itu, dia meminta agar sumber daya manusia dari UPT Kemenhut lainnya dilibatkan langsung di lapangan. Para petugas akan bekerja sama dengan Manggala Agni, yang memiliki pengalaman dalam penanganan karhutla.
“Arahkan SDM UPT lainnya untuk training di lapangan langsung, dengan pimpinannya Manggala Agni,” lanjutnya. Raja Antoni menekankan perlunya fokus sumber daya Kemenhut dalam mendukung penanganan karhutla di Kalimantan.
“Semua fokus penanganan ke Kalimantan dulu. SDM berapa, semua ikut berkolaborasi,” tegasnya. Dalam upaya memperkuat pemantauan, kondisi karhutla akan diperbarui lebih intensif melalui Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi).
“Itu tidak hanya berhenti pada informasi titik panas, tetapi harus dianalisis dengan informasi spasial lain untuk menentukan prioritas penanganan,” tambahnya. Dia meminta agar update Sipongi dilakukan rutin empat kali sehari dengan memadukan data dengan kawasan hutan, jenis tanah, serta pemegang izin terkait.
