Jakarta, Maret.id — Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) memberikan apresiasi terhadap tindakan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Ketua IBSW, Nova Andika, menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo untuk mengerahkan lebih dari 17 helikopter water bombing serta sekitar 1.500 prajurit TNI dari luar Kalimantan adalah langkah yang tepat.
Menurut Andika, keputusan tersebut mencerminkan respons pemerintah yang proaktif dalam menghadapi potensi karhutla yang dapat membawa dampak serius. “Ini menunjukkan respons pemerintah yang cepat, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan di lapangan,” tuturnya.
Presiden Prabowo sendiri terbang langsung ke Kalimantan untuk memimpin upaya penanganan karhutla pada 22 Agustus 2026. Pagi itu, beliau keliling wilayah yang terdampak kebakaran hutan.
Setelah memantau situasi di Kalimantan, Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas untuk membahas tindak lanjut penanganan karhutla dan pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur. Rapat tersebut berlangsung di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 23 Agustus 2026.
Dalam rapat tersebut, hadir beberapa menteri serta pimpinan TNI. Di antara mereka adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M Tonny Harjono.
IBSW menilai strategi pemadaman melalui udara dan darat adalah langkah krusial untuk mengendalikan titik api, terutama di lokasi yang sulit diakses. Langkah ini bertujuan mempercepat penanganan serta menyediakan dukungan yang diperlukan.
Pemerintah telah menambah lebih dari 17 helikopter water bombing untuk memperkuat armada pemadam di Kalimantan. Sekitar 1.500 prajurit TNI juga diterjunkan guna membantu mengatasi titik-titik api yang membara.
“Karhutla tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan mobilisasi sumber daya yang cepat, koordinasi lintas lembaga, serta kehadiran personel yang memadai di lapangan,” tambah Andika.
Ia juga menggarisbawahi bahwa penanganan karhutla tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman. Upaya pencegahan dan penegakan hukum perlu dilakukan secara bersamaan.
“Pemadaman adalah langkah darurat, tetapi pencegahan dan penegakan hukum harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang,” tegas Andika.
IBSW mendorong semua kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan karhutla. Koordinasi yang baik diharapkan dapat meminimalkan potensi kebakaran di masa mendatang.
Pemerintah juga menekankan pentingnya penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil.
“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan dan informasi yang jelas,” sambung Andika.
IBSW berharap langkah cepat pemerintah ini dapat mempercepat pemadaman titik api dan membangun sistem penanganan karhutla yang semakin kuat. “IBSW mendukung setiap langkah pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan,” pungkas Andika.
