Jakarta, Maret.id — Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan tugasnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Agustus 2026. Sebelumnya, ia telah memimpin rapat serupa di Pos Aju, Pekanbaru, Riau.
Setibanya di Palembang, Prabowo memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat terkait. Rapat ini diawali dengan pemaparan dari Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M Iqbal Alisyahbana, mengenai kondisi dan langkah penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Rapat dihadiri oleh Seskab Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam praktik pembakaran lahan.
“Saya tegaskan, siapapun, korporasi apa pun, jika ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar, kita cabut izinnya,” tuturnya dalam rapat di Riau. Izin perusahaan yang terbukti melanggar bisa dicabut jika ditemukan bukti adanya perintah pembakaran lahan.
Prabowo juga meminta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan mendalam jika ada dugaan keterlibatan korporasi. “Kalau ada indikasi, segera laporkan, kita cabut,” tegasnya.
Selain penindakan tegas, Prabowo mengingatkan pentingnya langkah pencegahan yang melibatkan aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Edukasi mengenai larangan membakar lahan perlu disampaikan secara masif di tingkat desa.
“Berilah penjelasan dan edukasi ke semua unsur, di semua desa, bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuhnya.
Dari data Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera. Konsentrasi tertinggi berada di Sumatera Selatan dengan 1.410 titik, diikuti Riau dengan 480 titik, dan Jambi 425 titik. Luas lahan terbakar di 10 provinsi Sumatera pada 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.
