Jakarta, Maret.id — DPRD Jember menyoroti anggaran untuk pencetakan atribut sosialisasi pemerintah. Setelah biaya stiker bantuan sosial sebelumnya menjadi perbincangan, kini anggaran banner senilai Rp4,46 miliar menjadi sorotan.
Anggaran ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam rapat penyelarasan KUA-PPAS yang berlangsung pekan lalu.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mendesak pemerintah daerah untuk mengalihkan anggaran tersebut ke program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Anggaran Rp4,46 miliar terlalu besar kalau hanya untuk produksi banner. Kami minta dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Candra, Selasa (26/8/2026).
Candra juga mengaitkan rencana tersebut dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Dia menilai, pemasangan banner yang berlebihan bisa mengganggu estetika ruang publik dan kawasan wisata. “Yang pusat melakukan efisiensi, kok yang di daerah justru sebaliknya. Kan lucu,” sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemkab Jember untuk meninjau kembali seluruh belanja yang tidak mendesak. Menurutnya, anggaran daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan pelayanan publik dan program yang memiliki manfaat langsung.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Jember juga mempertanyakan anggaran pencetakan stiker penanda penerima bantuan sosial yang mencapai miliaran rupiah. DPRD menilai belanja tersebut perlu dievaluasi agar tidak membebani anggaran daerah.
