Jakarta, Maret.id — Studi Demokrasi Rakyat (SDR) mendesak Bareskrim Polri untuk memberikan kepastian mengenai perkembangan penyidikan dugaan jaringan judi online.
Kasus ini sebelumnya melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan mencuatkan nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, menuntut agar aparat penegak hukum menjelaskan status penyidikan, apakah kasus tersebut masih didalami, telah dihentikan, atau terdapat perkembangan baru.
Hari menekankan bahwa kasus ini tidak boleh hilang tanpa kejelasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. “Kasus Budi Arie ini harus diungkap lagi. Jangan-jangan kasus Budi Arie dilindungi Kapolri,” kata Hari.
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan setiap kasus, terutama yang melibatkan individu dengan jabatan publik. Hari meminta kepastian hukum di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Jangan sampai ketidakjelasan penanganan perkara ini justru menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” jelasnya.
Hari menambahkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai posisi hukum Budi Arie sesuai dengan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang dimiliki penyidik.
Jika tidak ada keterlibatan, jelasnya, informasi tersebut harus disampaikan kepada publik. Namun, jika ada bukti baru, maka langkah hukum harus diambil.
Nama Budi Arie menjadi sorotan dalam penyelidikan terkait dugaan praktik perlindungan terhadap situs judi online yang melibatkan pegawai Kominfo. Ia telah dimintai keterangan oleh penyidik, tetapi Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut juga berkaitan dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi yang diterima oleh oknum Kominfo antara 2022-2024.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan perlindungan situs judi online. Hari kembali meminta agar Bareskrim Polri tidak membiarkan isu ini berkembang menjadi spekulasi di masyarakat.
Jika penyidik telah mempunyai kesimpulan mengenai keterlibatan Budi Arie, penting untuk menjelaskan kepada publik berdasarkan bukti yang ada. “Keterbukaan aparat dalam menjelaskan perkembangan perkara penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum,” tegasnya.
Hari juga menambahkan bahwa transparansi tidak berarti membuka seluruh materi penyidikan yang bersifat rahasia.
Aparat tetap dapat menyampaikan status dan arah penanganan perkara tanpa mengganggu proses hukum. “Kepastian hukum yang kami minta sederhana. Jika masih berproses, sampaikan bahwa masih berproses. Jika sudah dihentikan, jelaskan dasar hukumnya,” pungkas Hari.
