Jakarta, Maret.id — Isu dugaan politik transaksional dan praktik money politics muncul dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35. Hal ini disorot oleh Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh.
Kiai Ubaid merujuk pada dugaan keterlibatan sejumlah elite pemerintahan dalam pengondisian proses Muktamar NU. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan kegiatan Bahsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam, Sempon, Bener, Kabupaten Semarang.
Ia menekankan bahwa penting bagi semua pihak untuk menjaga Muktamar NU agar berlangsung secara independen, tanpa intervensi dari kekuasaan. Ia juga meminta Presiden untuk memastikan bahwa aparatur negara tidak terlibat dalam proses Muktamar NU ke-35.
“Saya minta Presiden mengingatkan, bahkan melarang semua aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar NU, baik atas nama Istana, Presiden, atau pemerintah,” ujar Kiai Ubaid pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Kiai Ubaid menilai campur tangan aparatur negara dapat mengganggu independensi organisasi. Hal ini berpotensi merusak marwah Muktamar NU sebagai forum tertinggi organisasi.
Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk mengedepankan etika organisasi dan menjaga proses Muktamar dari segala bentuk tekanan politik dan transaksi kepentingan.
