Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia didorong untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses verifikasi, validasi (verivali), dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikan karena munculnya persoalan ketidakakuratan data desil yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial.
“Kalau seorang warga hari ini berada dalam kondisi miskin atau rentan, tetapi datanya masih tercatat dalam desil yang lebih tinggi karena belum diperbarui, tentu ini tidak adil,” kata Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania dalam keterangan resmi pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Ina menekankan pentingnya DTSEN sebagai instrumen untuk menghadirkan bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Dia berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis terkait DTSEN.
Langkah pertama yang disarankan adalah mempercepat verifikasi dan validasi data hingga tingkat desa/kelurahan. Ini harus melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, pendamping sosial, serta masyarakat.
“Kedua, perkuat mekanisme pengaduan dan koreksi data agar warga yang merasa tidak sesuai desil dapat mengajukan perbaikan dengan proses yang mudah dan cepat. Ketiga, lakukan pemutakhiran data secara berkala,” tambah Ina.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian khusus bagi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, bencana, PHK, atau perubahan kondisi rumah tangga.
