Jakarta, Maret.id — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan anggaran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Sensus Ekonomi yang diklaim mencapai hampir Rp7 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa angka tersebut adalah total alokasi anggaran operasional serta program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan. “Itu bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi,” kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu malam, 26 Agustus 2026.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menekankan pentingnya revisi pada DTSEN. Ia meminta BPS untuk memperbaiki penentuan desil masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Purbaya memastikan bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan perbaikan data agar penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat menjadi lebih akurat. “Sedang diperbaiki itu DTSEN-nya,” ujar Purbaya usai sidang debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu siang.
Dari sisi anggaran, Purbaya mengonfirmasi bahwa dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan sensus dan penyempurnaan DTSEN mencapai hampir Rp7 triliun. “Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun (2026) penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” sambung Purbaya.
Namun, polemik muncul ketika sejumlah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah mengeluhkan bahwa mereka terklasifikasi dalam kelompok desil 9 dan 10, yang diangap sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Keluhan ini berkaitan dengan dampak status tersebut terhadap akses masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan bahan bakar minyak bersubsidi.
Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas data DTSEN ke depan, sehingga masyarakat yang berhak dapat lebih mudah mengakses berbagai bantuan yang disediakan.
