Jakarta, Maret.id — Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat, terutama di era digital saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, saat membuka acara Bawaslu Campus Connect dengan tema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Puadi menekankan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi bukan sekadar program kerja sama. “Kerja sama ini adalah upaya membangun demokrasi yang berbasis pengetahuan,” imbuhnya.
Ia berpendapat bahwa demokrasi yang sehat memerlukan lebih dari sekadar regulasi dan institusi. “Demokrasi membutuhkan pengetahuan, nalar kritis, kebebasan akademik, partisipasi warga negara, serta kemampuan masyarakat untuk membedakan antara fakta dan manipulasi,” tuturnya di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika Unair.
Kampus diharapkan menjadi wadah untuk menguji gagasan dan menyiapkan masa depan bangsa. “Perguruan tinggi seharusnya tidak hanya menjadi tempat sosialisasi informasi, tetapi juga pusat penelitian, pengujian kebijakan, dan pengembangan teknologi,” tambah Puadi.
Ia menekankan keinginan Bawaslu agar kampus berfungsi sebagai “laboratorium demokrasi” di mana mahasiswa dapat melakukan penelitian dan akademisi menguji kebijakan. “Kami ingin kampus menjadi tempat teknologi dikembangkan,” tegasnya.
Mengenai digitalisasi, Puadi menjelaskan bahwa Bawaslu sedang mengalami transformasi kelembagaan. “Teknologi harus mengubah cara kerja pengawasan, dari pola konvensional menjadi lebih proaktif, terintegrasi, serta berbasis data dan risiko,” imbaunya.
Puadi juga menyatakan bahwa pengawasan harus bergerak dari menunggu pelanggaran menuju membaca potensi risiko. “Pengawasan harus bertransformasi dari berbasis peristiwa menjadi semakin berbasis data dan risiko,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus tetap mengedepankan etika dan menghormati hak konstitusional warga negara. “Kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi,” tambahnya.
Puadi mendorong generasi muda untuk menjadi produsen informasi yang kritis alih-alih konsumen pasif. “Jangan mudah percaya informasi tanpa verifikasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan mahasiswa, “Jadilah generasi yang paling kritis dalam memverifikasi informasi. Tanyakanlah, ‘Apakah informasi ini benar?'”
Puadi menekankan bahwa generasi muda perlu fondasi kewargaan digital yang kritis dan bertanggung jawab.
Menutup sambutannya, ia menegaskan bahwa meskipun teknologi dan data merupakan instrumen penting dalam demokrasi, integritas manusia tetap menjadi faktor penentu kualitasnya. “Teknologi adalah alat, data adalah sumber daya, tetapi integritas manusia adalah yang utama,” demikian tutup Puadi.
