Jakarta, Maret.id — Ketua Umum PLN Watch, KRT Tohom Purba, menyoroti praktik ilegal yang telah meresahkan masyarakat di berbagai daerah terkait penggunaan tiang listrik milik negara untuk kepentingan bisnis. Tohom menegaskan bahwa tindakan ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan publik.

Tekanan Hukum Terhadap Penggunaan Tiang Listrik

“Tiang listrik adalah aset strategis milik negara. Setiap pemanfaatan untuk kepentingan bisnis wajib memiliki izin dan memenuhi kewajiban administratif serta finansial,” ungkap Tohom Purba. Ia menambahkan, jika digunakan tanpa izin, negara kehilangan potensi pendapatan serta kewibawaan hukum yang wajib dijaga.

Dalam beberapa waktu terakhir, banyak kasus serupa yang muncul di media. Di Karangjeruk, misalnya, warga melaporkan adanya jaringan WiFi ilegal yang menempel pada tiang listrik. Kejadian serupa juga terjadi di Rembang, di mana PLN memberikan klarifikasi mengenai kabel internet ilegal yang memenuhi tiang listrik.

Tindakan Penertiban oleh PLN

Sementara itu, di Panyabungan, PLN setempat tengah melakukan penertiban terhadap penggunaan kabel WiFi ilegal. Kasus-kasus ini tidak hanya terbatas pada satu daerah, tetapi juga meluas hingga ke Pandeglang, Tanjungpinang, Lampung Selatan, dan Batam, membuktikan bahwa masalah ini telah menjadi isu nasional.

“Fenomena ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera ditutup,” kata Tohom. Ia menekankan pentingnya penertiban yang terencana dan menyeluruh, bukannya sporadis, yang melibatkan audit nasional dengan melibatkan instansi terkait.

Pentingnya Tata Kelola Infrastruktur Publik

Tohom menegaskan bahwa jika dibiarkan, akan muncul persepsi bahwa aset negara bisa dimanfaatkan secara bebas tanpa aturan. Dalam konteks ini, keberadaan negara sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur publik digunakan dengan tertib demi memberikan manfaat bagi rakyat.

Selain menimbulkan kesemrawutan visual, penggunaan kabel tanpa standar teknis dapat meningkatkan risiko gangguan listrik, korsleting, dan berpotensi membahayakan keselamatan petugas serta masyarakat. Tohom menyoroti bahwa transformasi digital di Indonesia harus berlandaskan pada kepatuhan hukum yang ketat.

“Perusahaan yang mengikuti prosedur resmi tidak seharusnya dirugikan oleh mereka yang menghindari kewajiban. Persaingan yang sehat akan terwujud hanya jika semua pelaku usaha mematuhi aturan yang sama,” tegasnya.

Sebagai Ketua Umum DPP Relawan Martabat Prabowo Gibran, Tohom mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian BUMN, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam melakukan inventarisasi dan penertiban menyeluruh terkait penggunaan tiang listrik di seluruh Indonesia.

“Indonesia tengah membangun ekonomi digital yang besar. Namun, pertumbuhan ini harus berlangsung secara tertib, legal, dan akuntabel. Aset negara harus dilindungi, hukum harus ditegakkan, dan manfaat ekonominya harus kembali kepada masyarakat,” tutup Tohom.

Kabel Internet Ilegal di Tiang PLN Harus Ditertibkan: Tantangan dan Solusi

Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan akses internet yang cepat dan handal semakin tinggi. Namun, di tengah upaya penyedia layanan untuk memenuhi permintaan ini, muncul masalah serius terkait pemasangan kabel internet ilegal di tiang PLN (Perusahaan Listrik Negara). Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Dampak Pemasangan Kabel Internet Ilegal

1. Bahaya Keselamatan: Kabel yang dipasang secara sembarangan dapat menimbulkan risiko kebakaran dan kecelakaan listrik. Ketika kabel tidak terisolasi dengan baik, arus listrik dapat bocor, mengancam keselamatan warga yang melintas.

2. Kerusakan Infrastruktur: Pemasangan kabel ilegal seringkali mengabaikan standar teknik yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur PLN, yang pada gilirannya dapat mengganggu pasokan listrik dan berdampak pada masyarakat luas.

3. Persaingan Tidak Sehat: Penyedia layanan internet yang beroperasi secara legal terpaksa bersaing dengan pemasangan kabel ilegal yang seringkali menawarkan harga jauh lebih murah, karena mereka tidak harus memenuhi standar yang sama dalam hal izin dan kualitas layanan.

Upaya Penertiban Kabel Internet Ilegal

Memperhatikan risiko dan dampak dari pemasangan kabel internet ilegal, penertiban harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Peningkatan Pengawasan: PLN dan otoritas terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan tiang listrik untuk pemasangan kabel internet. Ini dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi berkala dan penegakan hukum terhadap pelanggar.

2. Sosialisasi dan Edukasi: Penting untuk mengedukasi masyarakat dan penyedia layanan mengenai bahaya dan konsekuensi dari pemasangan kabel ilegal. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pemasangan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk keamanan bersama.

3. Pembangunan Infrastruktur Resmi: Pemerintah dan penyedia layanan internet harus bekerja sama untuk membangun infrastruktur resmi yang memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Ini termasuk pembangunan jalur kabel bawah tanah yang lebih aman dan tidak mengganggu estetika kota.

4. Penerapan Sanksi yang Tegas: Penegakan hukum yang lebih ketat harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang terlibat dalam pemasangan kabel ilegal. Sanksi yang berat dapat mendorong penyedia layanan untuk beroperasi secara legal dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Pemasangan kabel internet ilegal di tiang PLN adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Melalui kerjasama antara pemerintah, PLN, penyedia layanan, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, serta mendukung pengembangan infrastruktur digital yang berkelanjutan. Hanya dengan usaha kolektif, kita dapat memastikan bahwa akses internet yang aman dan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.