Jakarta, Maret.id — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengeluarkan pernyataan mengejutkan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mereka menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya jika RUU tersebut tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan pernyataan ini saat memimpin audiensi bersama perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Dasco menegaskan komitmen DPR untuk menyelesaikan RUU ini tepat waktu. “Kami Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan UU ini tepat waktu dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian,” kata Dasco di hadapan 14 perwakilan demonstran.
Ia menambahkan bahwa ancaman pengunduran diri merupakan bentuk keseriusan parlemen dalam menuntaskan regulasi terkait penjeratan aset hasil korupsi. “Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri itu enggak ada masalah. Ini sebagai tanda komitmen,” tegas politisi dari Partai Gerindra ini.
Tuntutan untuk pengunduran diri disampaikan oleh Koordinator AMPB, Supriyono atau yang akrab disapa Mas Botok. Ia mendesak Pimpinan DPR untuk mundur dari kursi pimpinan serta keanggotaan jika tidak memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Tadi saya sempat ikut hadir dalam Sidang Paripurna. Sekilas saya mendengar RUU tersebut diselesaikan maksimal Desember. Kami minta kepastian itu tertuang resmi, dan jika tidak terealisasi, Pimpinan DPR harus bertanggung jawab,” tegas Botok.
