Jakarta, Maret.id — Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengingatkan pemerintah untuk tidak keliru dalam membaca gejolak yang mulai muncul di tengah masyarakat. Ia menyoroti pentingnya respons yang cermat terhadap dinamika sosial yang berkembang.
Budi Arie menyatakan bahwa Indonesia pernah mengalami gejolak politik yang signifikan antara 1997 hingga 1999. Ia menekankan bahwa setiap perubahan dalam masyarakat harus ditanggapi dengan perhatian yang serius dan tenang.
“Saya hanya mengingatkan kepada kawan-kawan semua, kita pernah punya pengalaman loh tahun 1997-1999. Sehingga kita harus menantikan situasi ini dengan cermat dan dingin,” ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.
Pernyataan ini berangkat dari analisanya mengenai kemungkinan situasi politik yang dapat bergerak lebih cepat dari Pemilu 2029. Budi Arie menekankan bahwa munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
“Ada kegelisahan soal dinamika masyarakat. Ada trend baru gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat. Ini harus kita kelola. Ini fenomena baru. Anomali gitu,” kata Budi Arie.
Ia melanjutkan, kesadaran publik untuk menyampaikan hak dan aspirasi mereka merupakan bagian integral dari demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah responsif agar permasalahan tidak berubah menjadi konflik baru.
“Jangan memberi respon yang malah kontraproduktif bagi penyelesaian dan solusi permasalahan itu sendiri,” tegasnya.
Budi Arie juga menegaskan bahwa pandangannya bukanlah ajakan untuk mempercepat Pemilu, melainkan sebuah analisis terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. “Bukan ajakan, analisa. Beda kan? Saya enggak berusaha mengencourage atau mengajak,” imbuhnya.
Dia menyoroti pentingnya menjaga demokrasi dan konstitusi sebagai jalur penyelesaian ketika menghadapi masalah sosial politik. “Rakyat kalau ada masalah pasti mengeluh. Tugas pemerintah adalah menjawab dan melayani keluhan-keluhan rakyat tersebut,” ungkapnya.
