Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi warga Nahdlatul Ulama (NU) setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dalam acara penutupan Muktamar ke-35 NU, yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada Senin, 31 Agustus 2026.
“Ikut penutupan Muktamar karena janji-janji harus dipegang. Begitu saya dapat KTA, saya putuskan hadir,” tuturnya, menekankan komitmennya terhadap organisasi tersebut.
Dalam momen itu, Prabowo juga berbicara mengenai pentingnya koalisi dalam sistem demokrasi Indonesia. “Kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara besar dengan hampir 300 juta jiwa, tidak mungkin dipimpin oleh satu partai politik saja. “Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai,” tegas Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya didukung oleh koalisi besar yang melibatkan tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen. “Koalisi diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil,” imbuhnya.
Prabowo juga mengomentari kritik terhadap jumlah kementerian dalam kabinetnya, yang sering disebut sebagai “kabinet gemuk”. Dia membandingkan kondisi pemerintahan Indonesia dengan Timor Leste yang jumlah penduduknya lebih kecil.
Menurutnya, ukuran kabinet tidak selalu mencerminkan efisiensi pemerintahan. “Kita tidak bisa menilai jumlah anggota kabinet hanya dari jumlah penduduk,” sambungnya.
Dia menekankan bahwa meskipun kabinetnya besar, efisiensi tetap menjadi prioritas. “Dalam kurang dari dua tahun, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan,” ungkap Prabowo.
Langkah tersebut, diakuinya, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan kinerja BUMN. “Kita telah menghemat Rp50 triliun,” pungkasnya.
