Jakarta, Maret.id — Polemik mengenai penentuan kelompok ekonomi atau desil dalam data sensus menjadi sorotan Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka.
Rieke menegaskan bahwa data merupakan hal yang krusial, bukan hanya statistik belaka, tetapi juga sebagai dasar bagi Presiden dalam mengambil keputusan strategis.
Legislator dari PDIP ini mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk segera memproses Surat Presiden terkait RUU Sistem Data Satu Data Indonesia (SDI) sebagai landasan hukum perbaikan data negara.
“Ini semakin relevan ketika publik menghadapi polemik desil dalam data sensus. Persoalannya bukan sekadar siapa yang masuk desil 1, 2, atau 5, tetapi seberapa akurat data dasar negara membaca kondisi riil rakyat,” ujar Rieke dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan Kementerian Sekretariat Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Rieke juga mengkritik penggunaan metode Proxy Means Test (PMT) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai tidak sesuai dengan realitas ekonomi saat ini, khususnya di era Gig Economy.
Menurutnya, indikator statis seperti kondisi fisik rumah sudah tidak lagi memadai untuk mengukur kerentanan ekonomi masyarakat yang cepat berubah.
“Ketika metodologi tertinggal dari realitas, risiko inclusion dan exclusion error dapat berujung pada salah sasaran kebijakan dan hilangnya hak rakyat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Rieke merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi metodologi penentuan desil demi melindungi hak-hak warga negara.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi metodologi data sensus dan desil, dan di sini peran strategis dari Kementerian Sekretariat Negara sangat penting, termasuk relevansi metode PMT, data lag, inclusion exclusion error, mekanisme koreksi warga, serta kemampuan sistem untuk menangkap perubahan ekonomi secara dinamis,” kata Rieke.
Dia berharap bahwa anggaran dukungan manajemen di Kementerian Sekretariat Negara dapat mengakselerasi kepastian hukum satu data Indonesia agar kebijakan pemerintah tepat sasaran.
“Jangan sampai anggaran dukungan membesar tetapi Surpres tertahan dan presiden mengambil keputusan dengan data yang tertinggal dari realitas rakyat,” pungkasnya.
