Jakarta, Maret.id — Penggunaan data desil dalam penyaluran bantuan pemerintah mendapat kritik terkait kategorisasi penerima beasiswa sebagai kelompok penerima bantuan sosial (bansos).
Anggota Komisi X DPR Fraksi PAN, Muhammad Hoerudin Amin, menegaskan bahwa meskipun data desil penting untuk klasifikasi kondisi ekonomi masyarakat, penggunaan data tersebut dalam program pendidikan perlu dibedakan dari skema bansos.
“Yang berkenaan desil dengan kasusnya beasiswa, kita minta beasiswa itu tidak masuk dalam pengelompokan dana hibah,” ujar Hoerudin kepada wartawan pada Selasa, 1 September 2026. Ia mencatat bahwa kelompok desil 1 hingga 4 saat ini diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai (BLT).
Menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya tidak diperlakukan sama dengan bansos. “Masa anggaran pendidikan harus masuk bansos?” tegas Hoerudin. Ia mendorong agar anggaran pendidikan dan beasiswa dipisahkan dari nomenklatur bantuan sosial mulai tahun depan, mengingat pendidikan adalah investasi negara untuk sumber daya manusia.
“Pendidikan itu kan investasi. Beasiswa itu bukan untuk orang miskin, tapi untuk seluruh warga negara yang harus mendapatkan pelayanan dari pemerintah agar dia bisa belajar,” imbuh Hoerudin. Ia menekankan bahwa hak memperoleh pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Dari sisi skema pembangunan negara itu investasi karena itu memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita,” kata Hoerudin. Ia juga menyoroti perlunya perbaikan dalam akurasi data desil melalui konfirmasi dan validasi.
Ia memperingatkan bahwa kesalahan dalam input dan pengolahan data dapat mengakibatkan ketidakakuratan klasifikasi masyarakat. “Kalau sekarang kita bertanya, ini masalah desil banyak yang salah, itu salah input data, salah olah data, ya salah kesimpulan,” sambungnya.
Hoerudin menekankan pentingnya kualitas data yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, termasuk dalam pendidikan dan pemberian beasiswa. “Data itu memandu kebijakan. Kalau data sebagai pemandu terus salah, kebijakannya tidak akan tepat,” pungkas Hoerudin.
