Jakarta, Maret.id — Upaya pemerintah dalam menyusun mekanisme pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik melalui Badan Layanan Umum (BLU) mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pengadaan yang hanya berorientasi pada efisiensi dinilai tidak cukup, mengingat operasional pembangkit tetap harus berjalan dengan lancar.
Peneliti energi dari Alpha Research, Ferdy Hasiman, menekankan bahwa setiap pembangkit memiliki karakteristik dan kebutuhan yang beragam. “Pasokan batu bara harus dapat menyesuaikan kondisi pembangkit, mulai dari spesifikasi hingga waktu kebutuhan,” tutur Ferdy.
Menurutnya, pendekatan dalam pengadaan batu bara tidak boleh sebatas pada harga dan mekanisme pembelian. “Kualitas, spesifikasi, volume, waktu pengiriman, hingga karakteristik masing-masing pembangkit harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pasokan,” kata Ferdy saat memberikan keterangan kepada media.
Ferdy juga mengingatkan bahwa salah satu risiko utama adalah kesulitan pengelola pembangkit dalam merespons kebutuhan ketika fungsi pengadaan dipisah. “Sistem kelistrikan membutuhkan pasokan yang dapat bergerak mengikuti perubahan kebutuhan maupun kondisi tak terduga,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya agar mekanisme pengadaan tidak mengurangi fleksibilitas operasional pembangkit. “Jangan sampai fungsi pengadaan dipisahkan sedemikian rupa sehingga kebutuhan operasional pembangkit menjadi tidak fleksibel,” ujar Ferdy.
Ferdy menilai bahwa meskipun pembentukan BLU dapat diarahkan untuk efisiensi, desain kelembagaannya harus mempertimbangkan kebutuhan teknis yang spesifik dari masing-masing pembangkit. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan struktur kewenangan dalam menentukan pasokan dan koordinarasi yang baik dengan pengelola pembangkit.
“Kejelasan tersebut penting untuk mencegah persoalan baru, seperti tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan pengiriman batu bara,” tegas Ferdy. Ia kembali mengingatkan agar kebijakan yang ditetapkan tidak mengalihkan tujuan awal menjadi beban operasional.
“Jangan sampai mekanisme yang dibuat untuk mengefisienkan pengadaan justru menyulitkan operasional pembangkit,” tutupnya. Sebelum menerapkan BLU, pemerintah dinilai perlu menguji secara menyeluruh desain kelembagaan dan mekanisme pasokan, dengan tetap menjaga keandalan pembangkit sebagai prioritas utama.
