Jakarta, Maret.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia juga menekankan pentingnya antisipasi dampak setelah kondisi darurat berakhir.
Puan mengungkapkan bahwa penanganan karhutla saat ini telah berada dalam status kejadian luar biasa (KLB). Namun, dia menegaskan, penanganan tidak cukup berhenti pada usaha pemadaman dan mitigasi bencana.
“Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya dalam penanganan karhutla, tetapi juga dalam antisipasi terkait kesehatan, pendidikan, dan langkah-langkah setelah karhutla ini selesai,” tutur Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 September 2026.
Dia menambahkan, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah lanjutan pasca penanganan karhutla, untuk memastikan bahwa dampak terhadap masyarakat dapat ditangani secara menyeluruh.
“Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca karhutlanya,” imbuhnya.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menekankan bahwa penanganan dampak karhutla tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait.
“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan penanganan lintas kementerian dan lintas komisi,” tegasnya.
