Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia diminta untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik. Ini menjadi penting di tengah maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang beredar di masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Forum ini berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, pada Selasa ini.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar,” kata Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ia menekankan pentingnya menguasai ruang digital untuk menghindari pengaruh negatif dari pihak lain.
Menurut Djamari, disinformasi dan narasi negatif yang beredar di media sosial dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap pola pikir masyarakat. “Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa karakter bangsa harus dijaga agar tidak berubah menjadi lemah dan pesimis. “Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis,” tambahnya.
Djamari menyoroti bahwa memulihkan pengaruh di ruang digital membutuhkan upaya dan sumber daya yang signifikan. “Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali,” imbuhnya.
Forum Bakohumas tersebut juga menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
