Jakarta, Maret.id — Keberhasilan dalam menjaga demokrasi selama pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dari 2004 hingga 2014 kini dianggap sebagai warisan penting untuk Partai Demokrat.
Memasuki usia 25 tahun, partai tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa pilar-pilar demokrasi tetap berjalan optimal di tengah dinamika politik Indonesia.
Menurut Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro, pengalaman pemerintahan SBY membuktikan bahwa stabilitas politik dan demokrasi dapat berjalan beriringan. “Stabilitas bisa dibangun bersamaan dengan penghormatan terhadap netralitas instrumen negara,” tegas Siti Zuhro.
Dia menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap sistem politik dan tata kelola pemerintahan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade setelah Reformasi. Siti Zuhro mencatat pentingnya mengkaji efektivitas desentralisasi dan multi-level governance demi terciptanya pemerintahan yang efektif. “Kita perlu mengkaji kembali kualitas dan efektivitas sistem desentralisasi,” kata Siti Zuhro.
Pentingnya evaluasi ini tidak berarti membatalkan arah reformasi, melainkan untuk memastikan desain kelembagaan demokrasi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Setelah lebih dari seperempat abad reformasi, dia menganggap demokrasi Indonesia perlu bergerak dari sekadar membangun prosedur dan institusi menuju peningkatan kualitas pemerintahan dan layanan publik.
Acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.
Moderasi acara dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam, sementara para pembicara menghadirkan beragam perspektif, termasuk dari Prof Greg Barton, Prof Burhanuddin Muhtadi, Yenny Wahid, Prof Hermanto Siregar, dan Prof Hikmahanto Juwana.
