Jakarta, Maret.id — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan sejumlah petuah di hadapan para hadirin dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul ke-8 Al-Maghfurlah KH Musyafa Ali di Pondok Pesantren Al-Falah, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengemukakan tiga falsafah Jawa yang dianggap sebagai pedoman hidup. Ia menyatakan bahwa, “Lamun sira sekti, ojo mateni,” yang berarti kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan orang lain.
Selanjutnya, ia menekankan pentingnya juga memahami, “Lamun siro banter, ojo ndhisiki,” yang mengingatkan agar tidak selalu mendahului, walaupun memiliki kemampuan bergerak cepat. Jokowi menambahkan, “Lamun sira pinter, ojo minteri,” yang mengisyaratkan bahwa kepintaran tidak boleh menyebabkan seseorang merasa lebih unggul dari yang lain.
Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan sebuah nilai normatif yang seharusnya dipegang oleh siapa pun yang memegang kekuasaan. “Petuah ini sifatnya normatif dan saya kira ini adalah nilai-nilai yang memang harus dipegang oleh siapa pun ketika memiliki kekuasaan,” tutur Adi melalui kanal YouTube pada Rabu, 2 September 2026.
Namun, Adi menegaskan bahwa pernyataan tersebut akan selalu dikaitkan dengan kebijakan dan perjalanan politik Jokowi selama dua periode kepemimpinannya. Ia menyatakan, “Berbagai kontroversi yang mengiringi pemerintahan Jokowi sejak 2014 hingga 2024 akan kembali menjadi bahan perdebatan setiap kali menyampaikan pesan-pesan politik maupun moral.”
Adi menjelaskan bahwa banyak pihak menilai kebijakan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat, dan ada anggapan bahwa ia tidak ingin berhenti setelah dua periode menjabat. “Bahkan banyak sekali pihak yang menuding bahwa justru Jokowi tidak mau berhenti untuk dua periode menjadi presiden,” katanya.
Isu masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu menjadi poin penting dalam diskusi publik. Selain itu, dukungan Jokowi terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 juga dinilai sebagai langkah untuk mempertahankan pengaruh politik.
Adi menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara pesan moral yang disampaikan Jokowi dengan persepsi publik terhadap kebijakan politiknya. “Kalau bicara tentang Jokowi pasti panjang kali lebar terjadi kontroversi dan perdebatan yang tidak berkesudahan,” tuturnya.
Meskipun sudah tidak menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap menjadi sorotan publik. Aktivitas politiknya pasca-cabut dari jabatan, termasuk safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuat masyarakat kembali mempertanyakan arah politiknya. “Publik melihat per hari ini begitu banyak hal-hal yang disampaikan oleh Jokowi dianggap sen kanan tapi belok kiri,” pungkas Adi.
