Jakarta, Maret.id — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengomentari pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, tentang kemungkinan Pemilu dilaksanakan lebih awal dari 2029.
Mahfud menilai penting untuk menganalisis isu ini dari dua sisi, yaitu hukum dan politik. Dari perspektif hukum, Mahfud tidak melihat adanya masalah dalam pernyataan Budi Arie. “Secara hukum Budi Arie mengatakan itu ya tidak apa-apa, tidak melanggar hukum,” tutur Mahfud.
Namun, dalam konteks politik, Mahfud berpendapat bahwa komentar tersebut dapat menguntungkan Presiden Joko Widodo. “Tapi secara politis ini bisa menguntungkan Jokowi,” imbuhnya. Mahfud menyebutkan bahwa pernyataan itu membuat nama Jokowi kembali menjadi bahan perbincangan publik.
Ia menambahkan bahwa meski Budi Arie menerima kritik dan meminta maaf, polemik tersebut sudah berhasil membawa perhatian ke Jokowi. “Malah menurut saya itu disengaja dilempar saja,” sambungnya, menduga ada skenario yang dirancang untuk mengangkat kembali nama Jokowi.
Mahfud juga memberi catatan tentang kritik dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Budi Arie. Menurutnya, meskipun kritik itu dapat dianggap wajar, terdapat kemungkinan bahwa rangkaian kontroversi ini diatur oleh pihak tertentu. “Menurut saya ini kecerdikan kalau mau dianggap Jokowi mengetahui, bahkan mungkin menyuruh ini,” tukasnya.
Di sisi lain, Mahfud mengingatkan agar publik tidak mudah menduga bahwa pernyataan Budi Arie merupakan upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Jangan gegabah menuduh Budi dan Jokowi mau kudeta, nggak mungkin,” tegasnya.
Mahfud juga merespons desakan agar Prabowo segera mengambil tindakan terhadap Budi Arie. Ia menilai seruan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. “Itu permainan semua,” tuturnya.
Dia meyakini bahwa polemik ini tidak akan berujung pada konsekuensi hukum bagi Budi Arie, tetapi justru berhasil menyoroti sejumlah nama di pentas politik. “Ini bagian dari permainan politik yang canggih,” pungkas Mahfud.
