Jakarta, Maret.id — Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI, mengkritik serius kekacauan berulang data Desil Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai merugikan masyarakat miskin.
Ia meminta pimpinan BPS untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik masalah ini. Menurutnya, situasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai kesalahan teknis atau administratif semata.
“Saya mencermati dengan serius ‘compang-campingnya’ data Desil BPS yang berulang kali terjadi,” tegas Rieke kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Ia menekankan bahwa buruknya kualitas data kemiskinan berpotensi menghambat negara dalam memenuhi hak warga yang perlu mendapat perlindungan dan bantuan.
“Ini adalah pengingkaran terhadap Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ketika data kemiskinan cacat, maka negara gagal menjemput mereka yang berhak,” imbuh Rieke, yang merupakan legislator dari PDIP.
Rieke juga memperingatkan bahwa masalah ini bisa masuk dalam kategori pelanggaran HAM struktural. Data yang keliru dapat menyebabkan diskriminasi dalam memperoleh bantuan sosial, kerugian hak ekonomi, hingga hilangnya kepastian hukum bagi masyarakat miskin.
Ia mendesak pimpinan BPS untuk menjelaskan secara jelas penyebab persoalan data yang terus berulang tersebut. “Dua skenario wajib dijawab pimpinan BPS: apakah ini inkompetensi massif yang dibiarkan, atau rekayasa sistematis untuk membentuk narasi tertentu? Jika terbukti ada unsur kesengajaan, ini masuk ranah tindak pidana korupsi data,” ungkap Rieke.
Politisi PDIP ini mengingatkan agar pemerintah tidak mereduksi polemik data Desil menjadi sekadar persoalan administrasi. Ia menduga ada pola tertentu, karena permasalahan serupa muncul berulang pada momen strategis kebijakan pemerintah.
“Yang perlu atensi serius Pemerintah: Polemik Desil ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan teknis semata. Saya menduga kuat ada indikasi sistematis di balik kekacauan data yang berulang,” sesalnya.
Rieke juga mengungkapkan keprihatinan mengenai kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik kekacauan data tersebut. Data yang tidak kredibel dapat mempengaruhi ketepatan sasaran kebijakan pemerintah serta kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
“Data yang tidak kredibel secara berkelanjutan hanya akan melahirkan dua dampak: pertama, kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran sehingga citra kepemimpinan tergerus; kedua, publik kehilangan kepercayaan pada seluruh ekosistem birokrasi,” jelasnya.
Rieke bahkan menambahkan bahwa kekacauan data bisa menjadi instrumen yang sulit terlihat namun berpotensi menggerus kepercayaan publik secara perlahan. Untuk itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen yang mampu mengusut tuntas persoalan data Desil BPS.
“Saya mendesak Presiden membentuk tim independen untuk mengusut tuntas: apakah ini kelalaian atau konspirasi birokrasi? Saya mendesak BPK audit investigatif BPS,” imbuhnya. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara yang dialokasikan kepada BPS.
Rieke menegaskan bahwa ia akan menggunakan kewenangan sebagai anggota DPR untuk mengawal persoalan ini hingga masyarakat miskin yang terdampak dapat memperoleh haknya.
“Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan gunakan seluruh kewenangan DPR untuk memastikan keadilan bagi rakyat miskin yang tak pernah tercatat dengan benar. Harga mati: Data akurat untuk martabat rakyat!” pungkasnya.
